JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengomentari pembengkakan jumlah titik dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mulanya ditargetkan didirikan 21 ribu titik, membengkak menjadi 27 ribu titik. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pembengkakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG ini harus dibayar mahal dengan menggunakan anggaran negara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun mengakui pembengkakan titik SPPG itu menyebabkan pemborosan anggaran negara sebesar Rp 1 triliun per bulannya. Apabila ini sudah berjalan satu tahun, maka pemborosan sebesar Rp 12 triliun per tahunnya.

Ubaid mengatakan, apabila pemborosan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional, ada banyak pihak yang mendapatkan manfaatnya. Pertama, Ubaid menghitung anggaran Rp 12 triliun bisa membiaya penuh sekolah gratis untuk 2,4 juta sampai 4 juta anak tidak sekolah selama satu tahun.

“Biaya operasional pendidikan per anak dalam setahun (termasuk buku, seragam, transportasi, dan biaya personal agar mereka tidak putus sekolah lagi) diperkirakan antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per tahun,” ujar Ubaid saat dihubungi pada Jumat, 12 Juni 2026.

Angka itu, kata Ubaid, jauh melampaui estimasi jumlah anak tidak sekolah nasional. Artinya, Ubaid menambahkan dengan dana pemborosan tersebut, pemerintah bisa menjamin seluruh anak usia sekolah di Indonesia yang saat ini berada di luar sekolah untuk kembali masuk kelas. “Ini tanpa dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya.

Selain itu, dengan anggaran Rp 12 triliun itu, Ubaid mengatakan dana itu bisa digunakan untuk menggaji guru dengan layak sekelas aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp 4 juta per bulan. Jika dihitung per tahun, untuk satu orang guru anggarannya Rp 48 juta.

Dengan uang sebesar itu, pemerintah juga bisa membiayai haji layak untuk 250 ribu honorer selama satu tahun penuh. “Ini akan mendongkrak motivasi dan kualitas pengajaran secara masif,” kata Ubaid.

Tak hanya itu, anggaran Rp 12 triliun juga bisa digunakan untuk memperbaiki sekitar 80 ribu hingga 120 ribu ruang kelas rusak di seluruh Indonesia. “Ini artinya, ratusan ribu anak tidak perlu lagi belajar di bawah atap bocor atau bangunan yang nyaris roboh,” ujar Ubaid.