Jakarta (Redaksi) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan penempatan pekerja migran Indonesia di pasar kerja luar negeri.

“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperluas akses informasi dan peluang-peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” kata Mukhtarudin.

Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) dalam rangka Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri yang digelar secara daring, Selasa, sebagaimana keterangan pers KP2MI.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma (UNTAMA) Fatchurahman, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin mengatakan peluang kerja luar negeri semakin strategis di tengah kondisi demografi Indonesia yang memiliki populasi usia produktif dalam jumlah besar, sementara sejumlah negara menghadapi fenomena aging population atau penuaan penduduk.

Menurut dia, bonus demografi dapat menjadi kekuatan apabila diikuti peningkatan kualitas SDM. Sebaliknya, besarnya jumlah penduduk usia produktif tanpa kompetensi yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” katanya.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi perlu bersama-sama menyiapkan generasi produktif yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan sikap dan mental sesuai kebutuhan dunia kerja.

Mukhtarudin menekankan pentingnya SDM Indonesia memiliki keunggulan komparatif, komprehensif, dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Di sisi lain, fenomena aging population di berbagai negara membuka peluang bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja produktif. Namun, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa kompetensi yang sesuai dengan standar pasar kerja internasional.

“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat kesenjangan Redaksi kebutuhan pasar kerja global dan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia, baik lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun perguruan tinggi.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, pemerintah menjalankan program percepatan melalui SMK Go Global yang merupakan bagian dari Asta Mandala SMK Go Global.

Program itu menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029, yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum.

Target tersebut dilakukan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Mukhtarudin mengatakan program tersebut menggunakan pendekatan berbasis permintaan, yakni penyiapan tenaga kerja dimulai dari pemetaan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.

“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih. Demand ini membutuhkan kompetensi seperti apa, baru kita latih seperti apa,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, proses penyiapan calon pekerja migran tidak berhenti pada pelatihan, tetapi diarahkan agar peserta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sebelum ditempatkan.

Baca juga: Wamen P2MI: SMK Go Global jembatan ke pasar kerja internasional

“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan, Redaksi lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, dan sektor lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.

Ia mengingatkan masyarakat agar memilih jalur penempatan resmi dan prosedural untuk memastikan hak serta pelindungan negara selama bekerja di luar negeri.

“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” katanya.

Sebaliknya, Menteri P2MI menegaskan pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” katanya.

Mukhtarudin berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap penyiapan SDM di Kalimantan Tengah semakin terarah sehingga peluang kerja internasional dapat diisi pekerja Indonesia yang kompeten, terampil, dan berangkat melalui jalur resmi.