Makassar (Redaksi) – Pancaran sinar keemasan di ufuk timur menyertai aktivitas warga Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, yang bergegas ke dermaga untuk naik ke kapal perintis.

Dari total jumlah penduduk Pulau Sabutung yang tercatat 1.453 jiwa itu, sebagian menuju daratan untuk berdagang, mengurus administrasi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Di Redaksi mereka terdapat Haedar, guru Sekolah Pesantren Kelautan Perak di Pulau Sabutung. Baginya, laut bukan hanya bentangan air yang memisahkan pulau tempatnya mengajar dengan pusat pemerintahan di daratan.

Laut adalah bagian dari rutinitas yang harus dilaluinya ketika bolak-balik menuju daratan di Kabupaten Pangkep.

Kehadiran kapal perintis milik PT ASDP Indonesia Ferry Regional 4 sejak 23 Januari 2023 membuat perjalanan warga terasa lebih mudah.

Bagi Haedar, kapal itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan jembatan yang menghubungkan tugasnya sebagai guru dengan kehidupan di daratan.

“Kalau naik kapal perintis tarifnya sangat terjangkau, sekitar Rp21 ribu per orang. Kalau membawa motor hanya tambah Rp5 ribu. Ini sangat membantu kami yang sering bolak-balik ke kota Kabupaten Pangkep,” kata Haedar.

Tarif tersebut, jauh lebih ringan dibandingkan jika harus menyewa kapal kayu atau kapal nelayan. Untuk sekali perjalanan, warga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang.

Bagi masyarakat pulau, selisih biaya itu bukan perkara kecil. Transportasi merupakan kebutuhan yang harus dikeluarkan berulang kali, terutama bagi mereka yang pekerjaannya menuntut mobilitas Redaksi pulau dan daratan.

Karena itu, kehadiran kapal perintis memberikan ruang bernapas bagi warga. Guru dapat menjalankan tugasnya, PNS dapat mengurus pekerjaan pemerintahan, pedagang dapat membawa barang dagangan, sementara masyarakat umum bisa lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan.

Hanya saja, bagi Haedar, persoalan tarif bukan satu-satunya alasan kapal perintis begitu penting, karena ada persoalan keamanan perjalanan yang jauh lebih penting.

Pasalnya, hidup di kepulauan membuat masyarakat Sabutung akrab dengan perubahan cuaca. Ketika angin menguat dan gelombang meninggi, perjalanan menggunakan kapal kayu atau kapal nelayan menjadi tantangan tersendiri.

Dalam kondisi seperti itu, Haedar merasa lebih tenang menggunakan kapal perintis.

Bagi dia, kalau menghadapi kondisi cuaca ekstrem, kapal perintis jauh lebih aman dibandingkan kapal kayu atau kapal nelayan.

Rasa aman tersebut menjadi penting bagi warga yang tidak memiliki pilihan untuk menghentikan mobilitasnya terlalu lama. Guru tetap harus mengajar, pedagang harus berjualan, dan pelayanan pemerintahan harus berjalan.

Sejak kapal perintis hadir, aktivitas warga Sabutung menjadi lebih lancar.

Kisah Haedar menggambarkan wajah lain dari konektivitas antarpulau. Di atas peta, sebuah rute penyeberangan mungkin hanya terlihat sebagai garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya.

Bagi warga pulau, garis itu berarti akses menuju sekolah, kantor pemerintahan, pasar, rumah sakit, hingga pusat perekonomian.

Konektivitas

Peran tersebut menjadi bagian dari perhatian PT ASDP Indonesia Ferry Regional 4 dalam memperkuat konektivitas kawasan Indonesia Timur.

Executive Director ASDP Regional 4 Imran Kuru mengatakan konektivitas menjadi salah satu fokus perusahaan karena wilayah kerja Regional 4 mencakup wilayah yang luas, mulai dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Di Regional 4 ini ada 10 cabang, yakni lima cabang di Sulawesi, dua cabang di Maluku, dan tiga cabang di Papua. Karena itu, perusahaan milik negara tersebut fokus pada penguatan lintasan-lintasan yang bisa meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.

Di Sulsel, salah satu gambaran penting konektivitas itu terlihat pada lintasan Maccini Baji-Pulau Sabutung, Pangkep, atau lintasan Demaga Bajoe, Sulsel-Dermaga Kolaka, Sultra.

Kapal perintis di lintasan tersebut menjadi pilihan masyarakat kepulauan untuk menghubungkan aktivitas mereka dengan daratan. Mobilitas tidak lagi semata-mata bergantung pada kapal kayu atau perahu nelayan.

Konektivitas itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Guru, seperti Haedar, dapat menjalankan tugas mengajar, sementara ASN dapat tetap menjalankan pekerjaan pemerintahan yang membutuhkan perjalanan lintas pulau.

Bagi pedagang, kapal juga menjadi jalur untuk membawa barang yang nota bene membantu roda ekonomi tetap berjalan. Sementara bagi keluarga, kapal menjadi akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat umum, kapal menjadi sarana untuk mencapai pusat pelayanan yang berada di daratan.

Sabutung – Bajoe

Peran transportasi penyeberangan dalam menghubungkan masyarakat kepulauan juga terlihat di Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulsel, ke provinsi tetangga, yakni Pelabuhan Kolaka, Sultra.

ASDP mencatat sepanjang Januari 2025 hingga Februari 2026, Pelabuhan Bajoe melayani lebih dari 28 ribu penumpang dan sekitar 56 ribu kendaraan.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi penyeberangan untuk menghubungkan dua provinsi di Sulawesi.

Bagi ASDP, konektivitas bukan hanya persoalan memindahkan penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Di dalamnya terdapat pergerakan barang, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga peluang pengembangan wilayah.

ASDP Regional 4 mencata perusahaan tersebut juga tengah melihat peluang memperluas bisnis melalui pengembangan konektivitas dan logistik, termasuk kemungkinan membuka koneksi menuju Surabaya, Jawa Timur.

Rencana pengembangan ke logistik itu karena selain melihat permintaan, juga melihat data produksi, sehingga proses bisnis perusahaan tersebut bisa berkembang.

Pengembangan konektivitas tersebut, sekaligus membuka peluang bagi transportasi laut untuk mendukung sektor pariwisata di wilayah kepulauan.

Sejumlah wilayah kepulauan di Sulsel hingga kawasan Indonesia Timur memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan apabila didukung transportasi laut yang aman dan teratur.

Sebagai gambaran, Pelabuhan Bajoe, kini dirintis menjadi tujuan wisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran pelayanan publik.

Bahkan, untuk mendukung sektor pariwisata, ASDP dan Universitas Hasanuddin di Makassar sedang menjajaki produksi perahu tradisional Phinisi yang akan didampingi dalam proses pembuatannya, agar dapat mengikuti standar kapal pada umumnya untuk menjaga keamanan penumpang.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan Muhammad Yusran Lalogau mengatakan, perjalanan dengan kapal mungkin hanya bagian dari aktivitas bepergian. Namun bagi masyarakat pulau, keberadaan kapal menentukan seberapa mudah mereka mengakses kehidupan di luar pulau.

Apalagi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah daerah yang paling banyak pulaunya, yakni 117 pulau yang tersebar di Selat Makassar, hingga provinsi tetangga, yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Katena itu wajar jika setiap perjalanan membawa cerita yang berbeda. Ada guru yang mengejar waktu untuk mengajar. Ada ASN yang menuju kantor. Ada pedagang yang membawa barang. Ada warga yang hendak berbelanja atau mengurus kebutuhan administrasi.

Semua bertemu di satu titik: kapal yang membawa mereka melintasi laut.

Meskipun laut tetap menjadi pemisah secara geografis, namun dengan konektivitas yang tersedia, jarak tidak lagi harus menjadi penghalang bagi warga untuk bekerja, belajar, berdagang, dan memperoleh pelayanan.

Di situlah kapal perintis memainkan perannya: menjadi jembatan yang membuat pulau-pulau tetap terhubung dengan kehidupan di daratan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © Redaksi 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.