Eberta
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta agar anggaran lembaganya tidak lagi menginduk pada anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja KSP bersama Komisi XIII DPR.
Dudung mengatakan, pemisahan anggaran diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi kerja serta memperkuat independensi KSP. Ia menilai, selama ini sejumlah kegiatan KSP masih bergantung pada anggaran perjalanan dinas Kemensetneg. “Kami khawatir unsur independennya tidak terjamin karena berpihak ke salah satu kementerian,” kata Dudung dalam rapat yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran KSP yang dinilainya belum memadai untuk menjalankan tugas, terutama kegiatan lapangan seperti investigasi.
Dudung bahkan mengaku pernah menggunakan dana pribadi saat menjalankan tugas investigasi ke kampung nelayan di Palembang, Sumatera Selatan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan jadwal mendadak setelah ia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saat itu sekretaris saya menyampaikan ada penambahan biaya tiket karena jadwal berubah, dan itu harus memakai uang pribadi karena anggaran tidak mencukupi,” ujarnya.
Meski demikian, Dudung menegaskan seluruh jajaran KSP tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia menyebut berbagai program KSP sejauh ini tetap berjalan sesuai rencana.
Dia berharap Komisi XIII DPR dapat mempertimbangkan usulan pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg agar kinerja lembaga tersebut lebih optimal. “Bayangkan, anggaran KSP di luar gaji hanya sekitar Rp3 miliar per tahun. Bagaimana kami menyelesaikan persoalan antar kementerian dengan kondisi seperti itu?” ujar mantan Panglima Kodam Jaya itu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi XIII DPR menyatakan mendukung usulan pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg. Komisi menilai dukungan anggaran yang memadai penting agar KSP dapat menjalankan peran strategisnya secara efektif. Pertimbangan utamanya, agar kerja-kerja KSP tak terkendala keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, KSP memiliki posisi penting sebagai instrumen Presiden dalam memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik. Karena itu, KSP mesti didukung dengan alokasi anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Anggaran harus disusun secara proporsional dan berbasis program,” ujar politikus PKS tersebut.
