KPK Cari Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Pejabat Imigrasi Jakbar

Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Silmy dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat hari ini.

“Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi meminta semua pihak bersikap kooperatif. Dia belum menjelaskan detail apa kaitan Silmy terkait OTT itu.

“KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Kanim Jakbar). Penangkapan ini diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Rabu (3/6).

Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengaku mengetahui tentang OTT itu. Dia menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas,” kata Agus.

Kepala Kanim Jakbar Ikut Kena OTT

OTT tersebut dilakukan di Jakbar serta wilayah Jawa Barat dan Bali. Total, ada belasan orang yang diamankan, termasuk Kepala Kanim Jakbar.

KPK juga mengamankan barang bukti berupa mobil, motor, dan uang tunai dalam pecahan mata uang asing serta emas. OTT yang dilakukan itu berkaitan dengan dugaan suap terkait proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Namun konstruksi detail perkaranya akan dijelaskan KPK pada saat konferensi pers nanti.

(tsy/haf)

  • Related Posts

    Lokasi TNI Latihan Nembak Ditutup Usai Mahasiswi UNP Kena Peluru Nyasar

    Padang – Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Tuanku Imam Bonjol menutup sementara lokasi latihan menembak personel TNI. Langkah itu diambil setelah insiden dugaan peluru nyasar mengenai dua warga sipil di kawasan…

    KSP Usul Pisah Anggaran dari Kemensetneg, Ini Alasannya

    KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta agar anggaran lembaganya tidak lagi menginduk pada anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja KSP bersama Komisi XIII DPR.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *