MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan ihwal potensi pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di tengah masih berlangsungnya konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel.

Ia mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah akan terus melihat situasi yang terjadi di Kawasan Timur Tengah, termasuk mempertimbangkan pelbagai rekomendasi dari kementerian lain, salah satunya Kementerian Luar Negeri.

“(Untuk) hari ini masih on schedule, belum ada perubahan. Mudah-mudahan terus berjalan sampai hari H,” kata Irfan di Kompleks DPR, MPR, dan DPD pada Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menuturkan, untuk pelaksanaan ibadah haji 2026, persiapan yang dilakukan tetap berjalan sesuai koridor, termasuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.

Irfan mengklaim, hasil koordinasi dengan otoritas Saudi memastikan pelaksanaan ibadah haji hingga saat ini telah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. “Jadi, sampai hari ini kita asumsikan semuanya berjalan dengan baik, situasi di sana juga akan membaik, Asumsi sampai hari ini,” ujar dia.

Adapun, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Irfan mengatakan kementeriannya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. 

Sebagaimana jadwal, pemberangkatan jemaah haji pada tahun ini diagendakan berlangsung mulai 22 April mendatang.

Irfan mengatakan, skenario pertama jemaah haji tetap diberangkatkan kendati risiko keamanan tinggi dengan pertimbangan otoritas Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam skenario ini, kata dia, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan mitigasi, yakni dengan mencari jalur alternatif dari Indonesia menuju Tanah Suci.

“Mitigasi pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik di Kawasan Timur Tengah atau masuk melalui ruang udara Afrika Timur, atau jalur aman lainnya,” ucap Irfan.

Namun, dia mengungkapkan, pengalihan rute penerbangan akan berdampak pada bertambahnya durasi waktu tempuh jemaah. “Tentu juga akan berakibat pada penambahan anggaran,” katanya.

Skenario selanjutnya, yakni Indonesia membatalkan keberangkatan para jemaah meski otoritas Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah. Dalam skenario ini kementerian akan melakukan negosiasi tingkat tinggi.

Tujuannya, Irfan mengatakan, agar biaya yang telah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, hingga transportasi tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.

Skenario terakhir, pemerintah Saudi menutup pelaksanaan haji tahun 2026 dan Indonesia membatalkan keberangkatan para jemaah. Menurut dia, ini bisa terjadi bila situasi akibat konflik Iran dan Israel-Amerika Serikat tidak terkendali.

Apabila opsi ini diterapkan, maka pemerintah akan menghentikan seluruh proses penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, hingga penyelesaian visa jemaah.

“Kemudian, memprioritaskan keberangkatan tahun mendatang bagi jemaah haji yang telah lunas BPIH yang sudah masuk dalam alokasi berangkat,” ujarnya.