CENTER for Economic and Law Studies atau Celios mengkritik ucapan Presiden Prabowo Subianto soal pengamat yang tidak patriotik. Menurut Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, tudingan itu adalah bentuk sikap paranoid Prabowo terhadap perbedaan pendapat di masyarakat.

Bhima mengatakan Prabowo tidak seharusnya memperlakukan kritik sebagai ancaman. “Ini merupakan sikap paranoid terhadap dissenting opinion (pandangan berbeda),” kata Bhima saat dihubungi pada Ahad, 15 Maret 2026.

Bhima berujar, ancaman bagi peneliti, termasuk Celios, meningkat di bawah kepemimpinan Prabowo. Ancaman itu, kata dia, semakin intens di ruang digital. “Seminggu terakhir narasi lembaga riset didanai asing dan tidak patriotik seolah makin intens,” ucapnya.

Celios, kata dia, merasakan semakin banyak ancaman di ruang digital setelah mereka melakukan riset soal makan bergizi gratis dan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. Bhima memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari upaya untuk membungkam pengamat yang kritis.

Menurut Bhima, pemerintah harusnya senang karena ada lembaga-lembaga sipil yang mau meriset kebijakan tanpa menggunakan anggaran negara. “Seharusnya data itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan, tapi malah diancam,” tuturnya.

Bhima menilai ucapan Prabowo soal pengamat tak patriotik adalah alarm bagi kebebasan akademik. “Akademisi jadi takut menulis kritik kebijakan, dan ruang dialog seakan ditutup,” ucap dia.

Celios, kata Bhima, juga merasakan ada sejumlah media yang membatasi Celios sebagai narasumber. Alasannya beragam, dari mencari ekonom yang pro pemerintah hingga dilarang oleh atasan.

Bhima mengklaim Celios berupaya terus konsisten untuk memberikan analisis kebijakan berdasarkan data. Jika pemerintah keberatan, dia berujar, Celios terbuka untuk berdiskusi.

Bhima berujar selama ini Celios kerap berdiskusi dengan orang-orang di pemerintahan, seperti di Kementerian Keuangan hingga Bank Indonesia. Namun, kata dia, ruang diskusi tersebut tidak muncul di level elite. “Yang aneh memang elite politik level atas. Pejabat tinggi cenderung alergi diskusi,” tuturnya.

Presiden Prabowo sebelumnya  menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik. Dia mengklaim mereka mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah.

Prabowo berkata ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi. “Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,” kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.

Prabowo menyatakan rutin mendapat informasi intelijen soal para pengamat yang tak suka dengan pemerintah. Dari laporan itu, kata dia, dirinya tahu pihak-pihak yang membiayai mereka.

Prabowo berujar ingin mengambil tindakan terhadap mereka. “Pada saatnya lah kami tertibkan itu semua. Tapi sekarang kami masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan,” ucap dia.

Prabowo berspekulasi soal motivasi para pengkritik tersebut. Menurut dia, bisa jadi mereka merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau kehilangan sumber uang karena pemerintahannya yang dia klaim tegas terhadap korupsi.

“Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, (mereka) merasa rugi dong dengan pemerintahan kita. Kita mau tertibkan,” tuturnya.

Menurut Prabowo, saat ini dia masih berusaha meyakinkan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis bukti. Dia yakin rakyat bisa memahami kebijakan yang diambil pemerintah dengan bukti yang jelas.