Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan data WNI yang berada di negara terdampak perang Amerika Serikat-Israel dan Iran. Nurul menyebut pemerintah harus menyiapkan evakuasi WNI jika keadaan semakin memburuk.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Menurut dia, komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri harus diperkuat. Kanal informasi resmi, termasuk hotline darurat, perlu dipastikan aktif 24 jam merespons perkembangan di lapangan.

Legislator Golkar ini menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi secara komprehensif. Skenario tersebut mencakup pemetaan wilayah berisiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, serta kesiapan jalur evakuasi melalui udara, laut, maupun darat jika kondisi semakin memburuk.

“Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak,” katanya.

Nurul juga mengimbau WNI tak melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah untuk sementara waktu. Menurutnya, penundaan perjalanan termasuk perjalanan ibadah umrah, merupakan langkah bijak di tengah situasi keamanan yang belum stabil.

“Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan memaksakan perjalanan ketika situasi belum sepenuhnya aman,” ujar Nurul.

Komisi I DPR disebut akan melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Nurul memastikan DPR siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dari sisi kebijakan maupun anggaran.

“Kita berharap situasi segera mereda. Namun yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap WNI berada dalam perlindungan negara,” imbuhnya.