KETUA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman mengkritik penetapan tersangka terhadap seorang guru honorer di Probolinggo yang merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Penetapan tersangka terhadap guru honorer sekolah dasar dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo.

“Kami menyesalkan penetapan tersangka terhadap Muhammad Misbahul Huda, seorang guru honorer SD hanya karena merangkap sebagai pendamping lokal desa,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut Habiburokhman, guru honorer itu tak menyadari adanya larangan rangkap jabatan tersebut secara hukum. Karena itu, dia menilai seharusnya penindakan lebih mengedepankan pada sisi kemanusiaan.

Jaksa, menurut dia, seharusnya juga mempedomani ketentuan Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan di tindakan pidana. Selain itu, dia mengatakan di kasus guru honorer ini semestinya jaksa memahami paradigma KUHP baru yang tak lagi menyoal keadilan retributif, melainkan berubah menjadi keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif.

“Kalau toh hal tersebut (dianggap) salah, seharusnya guru honorer itu hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya itu kepada negara,” ujar politikus Partai Gerindra.

Kejaksaan Negeri Probolinggo menetapkan Muhammad Misbahul Huda sebagai tersangka lantaran diduga telah merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Kejaksaan menganggap perbuatan guru honorer itu telah merugikan negara hingga Rp 118 juta karena menerima gaji dari dua sumber yang berasal dari keuangan negara.