ANGGOTA Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menyarankan agar kebijakan pendidikan, khususnya soal pelajaran bahasa asing tidak dijalankan hanya karena kebutuhan diplomasi negara. Menurut dia, kebijakan pendidikan mesti dijalankan berdasarkan kebutuhan dan manfaat nyata.

Ia mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengintruksikan sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan pembelajaran Bahasa Prancis memang tidak salah. Namun, kebijakan juga mesti mempertimbangkan kesiapan infrastruktur maupun sumber daya.

“Saat ini akan lebih baik kalau sekolah fokus mempelajari bahasa asing utama, yakni Bahasa Inggris, mengingat ini menjadi bahasa pergaulan global,” kata Bonnie saat dihubungi pada Ahad, 31 Mei 2026.

Bonnie maupun fraksi PDIP di Komisi X DPR tak menolak adanya rencana pembelajaran bahasa asing di sekolah. Apalagi, generasi pendiri bangsa saat itu juga banyak yang mempelajari bahasa asing, salah satunya Bahasa Prancis.

Masalahnya, kata dia, dalam kondisi saat ini infrastruktur dan sumber daya harus menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk menerapkan kebijakan pendidikan. 

“Pertanyaannya, apakah jumlah penutur maupun pengajar Bahasa Prancis kita memadai untuk menjalankan tugas di seluruh sekolah?” ujar Bonnie.

Toh, dia mengingatkan, Bahasa Prancis maupun bahasa Portugis yang sebelumnya juga disinggung Presiden untuk dipelajari di sekolah Indonesia, secara kapasitas tidak menjadi bahasa pergaulan utama di lingkup global.

Dalam ilmu pengetahuan, dia mengatakan, justru bahasa Inggris lah yang mayoritas digunakan dalam jurnal-jurnal akademik di seluruh dunia.

“Yang terpenting, jangan sampai ide ini tidak dimaterialisasi menjadi aksi hanya untuk kepentingan diplomasi basa basi,” ucap Bonnie.

Pada Kamis, 28 Mei kemarin, ketika berjumpa Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prabowo menyampaikan jika sekolah-sekolah di Indonesia untuk seluruh tingkatan harus mempelajari bahasa Perancis.

Menurut Kepala Negara, hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dengan Prancis tak terlepas dari dukungan langsung Macron. Ia hakul yakin dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, ketegangan, dan konflik, kedua negara dapat memainkan peran yang positif.

Adapun Kementerian Pendidikan Dasan dan Menengah menyatakan akan mengkaji perintah Prabowo. “Kami akan pelajari dan akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” ujar Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat saat dihubungi pada Jumat, 29 Mei 2026.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah menginstruksikan agar Bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Instruksi itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2025. 

Saat itu Prabowo menyebut bahasa Portugis salah satu prioritas pengajaran bahasa asing di pendidikan Indonesia sebagai bagian dari penguatan hubungan dengan Brasil.