KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah lantaran rekam jejaknya. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mendengarkan kritik dan penolakan dari kelompok masyarakat terhadap rencana tersebut.

Padahal, kata dia, tidak sedikit rakyat Indonesia menolak pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. “Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” kata Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat ini dalam keterangannya pada Selasa, 11 November 2025.

Menurut dia, seharusnya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, hingga sejarawan dalam proses seleksi gelar pahlawan nasional. Tujuannya agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh tertentu itu mempunyai legitimasi sosial yang kuat.

“Setiap nama yang diangkat harus melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, serta uji publik agar penghargaan ini benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa,” ucap Andreas.

Dia menilai bila proses verifikasi hingga uji publik itu diabaikan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto hanya bersifat keputusan elitis-simbolik. “Jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu karena akan menciderai rasa keadilan bagi rakyat,” ucapnya.

Andreas mengatakan di era sekarang ini pahlawan nasional seharusnya bisa mencerminkan perlawanan terhadap tantangan bangsa yang meliputi kemiskinan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Dia mempertanyakan apakah sikap perlawanan terhadap tantangan bangsa itu direpresentasikan oleh Soeharto selama berkuasa.

“Jadi pahlawan nasional bukan hanya soal masa perjuangan kemerdekaan, tapi juga simbol moral bangsa,” ucapnya.

Adapun Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025. Keputusan memberikan gelar pahlawan nasional itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Selain Soeharto, ada sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar pahlawan nasional. Di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sarwo Edhie Wibowo, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyyah, Muhammad Kholil, Muhammad Salahuddin, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto terjadi di tengah derasnya kritik dan penolakan publik. Salah satu yang menolak ialah Amnesty International Indonesia. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah membatalkan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. Amnesty menilai Soeharto tidak layak mendapat gelar tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menilai Soeharto adalah tokoh yang paling berperan dalam kekerasan negara era Orde Baru. Rezim Soeharto, kata Usman, memiliki andil dalam kasus kejahatan kemanusiaan termasuk pembantaian massal 1965-1966 hingga penembakan misterius 1982-1985, di samping kasus-kasus lainnya.

Usman Hamid menilai pemerintah seperti mengabaikan rekam jejak kelam Soeharto. “Hingga saat ini, tak satu pun pelaku utama, termasuk Soeharto, pernah dimintai pertanggungjawaban,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 November 2025.