Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (6/11), mulai dari Presiden Prabowo menegaskan tidak dikendalikan mantan presiden Joko Widodo hingga Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pelanggaran etik Ahmad Sahroni hingga Uya Kuya.

Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Prabowo tegaskan tidak dikendalikan Jokowi dalam pemerintahan

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam agenda peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chamical Indonesia di Cilegon, Banten, Kepala Negara sekaligus menepis anggapan bahwa keputusan-keputusan pemerintahannya dipengaruhi Jokowi.

“Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak ada itu,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

2. Prabowo ajak masyarakat junjung nilai 'mikul dhuwur mendhem jero'

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak masyarakat menghormati semua pemimpin yang telah berjasa membangun bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan operasional Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon, Banten.

“Kita punya budaya. Ada istilahnya mikul dhuwur mendhem jero. Kepada keluarga kita yang baik kita angkat setinggi-tingginya, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat-menghujat, ejek-mengejek,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

3. Komisi VII DPR ungkap ada dugaan monopoli di dunia perfilman-bioskop

Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop, saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di kompleks parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada pihak-pihak memiliki rumah produksi film (PH), sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop. Dia menilai hal itu tidak sehat untuk industri perfilman nasional.

“Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar,” kata Lamhot saat memimpin rapat tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

4. KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

Kepala Staf TNI Angkatan (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajuritnya untuk tidak mengkhianati negara dan terus meningkatkan pengabdian dengan melayani masyarakat.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Maruli menekankan loyalitas kepada negara menjadi dasar utama seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya.

“Tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas), apapun yang terjadi tegak lurus, tidak usah ikut gosip-gosip segala macam,” kata dia kepada para prajuritnya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Puan pastikan tindak lanjuti putusan MKD soal Sahroni-Uya Kuya

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI soal hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Sahroni hingga Surya Utama alias Uya Kuya.

Menurut dia, Pimpinan DPR RI menghormati putusan MKD DPR RI tersebut. Adapun MKD menyatakan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik, sedangkan Adies Kadie dan Uya Kuya tak melanggar kode etik.

“Akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.