Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.

Penggunaan HMP ini dipicu oleh polemik keabsahan dokumen pendidikan milik putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo itu yang dinilai cacat hukum saat proses pemilu 2024.

Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama Redaksi anggota pengusul dari delapan fraksi dengan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.

Delapan fraksi yang mengusulkan HMP, di Redaksinya adalah:

Saan Mustofa berkata pimpinan DPR menghormati dan menindaklanjuti usulan HMP itu.

Salah satunya adalah dengan membawa usulan HMP itu ke Rapat Paripurna DPR besok, pada Kamis (12/11).

Baca juga:

Mengapa mengusulkan HMP?

Fraksi PKS menilai bahwa Gibran telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya terkait syarat sebagai wakil presiden.

“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001,” kata anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat itu.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, berkata usulan HMP itu berkaitan dengan legitimasi posisi wapres pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah Gibran.

“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Ahmad Doli.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat itu berkata, polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku wakil presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres,” kata Khozin.

Apa itu HMP dan syaratnya?

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR RI untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting dalam penyelenggaraan negara.

HMP diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Hak itu dapat digulirkan asal diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, seperti diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3.

Selain itu, HMP harus juga disertai dokumen yang minimal memuat:

Kemudian usulan itu dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui jadi HMP, yang diatur dalam Pasal 210 ayat (3) UU MD3.

“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.”

Jika usulan diterima dan disetujui di rapat paripurna, DPR lalu membentuk panitia khusus (pansus) dari seluruh fraksi untuk mengkaji masalah tersebut dalam batas waktu tertentu.

Hasil kerja Pansus dibawa kembali ke rapat paripurna. Jika ditolak, HMP selesai dan tidak dapat diajukan lagi.

Namun jika disetujui, HMP akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 214 UU MD3, yaitu menyampaikan HMP ke pemerintah, dan ke Mahkamah Konstitusi jika ada dugaan pelanggaran hukum.

Dan akhirnya, sesuai Pasal 215 ayat 1 berbunyi:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.”

Artikel ini akan terus diperbarui.