PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya untuk menambah jumlah sekolah rakyat di Bali. Kepala Negara menyampaikan instruksi ini dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali, pada Ahad, 7 Juni 2026.

Dalam kegiatan itu, Menteri Saifullah Yusuf melaporkan hingga kini hanya ada satu sekolah rakyat di Bali. Kata Saifullah, jumlah masyarakat yang terjangkau di SRMP 17 Tabanan pun telah menembus angka 400-an siswa. Padahal, daya tampung riil di lokasi tersebut hanya tersedia untuk 270 anak. Adapun lahan yang ditempati SRMP 17 Tabanan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Oke, berarti kita harus, harus tambah secepat mungkin, ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak, ya, nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya,” ujar Prabowo di Tabanan, Bali, pada Ahad, sebagaimana disiarkan pada YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo meminta para pembantunya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas sekolah rakyat. Eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini meminta agar aset negara yang tidak terpakai dapat dioptimalkan. “Kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas Saudara diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima, ya,” ujarnya.

Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Teddy Indra Wijaya. “Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian/lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka mungkin yang ada, mungkin kurang dimanfaatkan. Bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang sekolah yang permanen jadi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Saifullah Yusuf menyatakan bahwa saat ini baru terdapat satu sekolah rakyat di Bali. Ia menargetkan satu sekolah rakyat didirikan secara permanen di setiap kabupaten/kota.

Saifullah berujar, pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah rakyat menampung sekitar 15.000 siswa di seluruh Indonesia. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, pemerintah menargetkan sekolah rakyat bisa menjangkau hingga 45.000 siswa.

Menurut Saifullah, perekrutan siswa sekolah rakyat dilakukan dengan mekanisme penjangkauan langsung oleh pemerintah, bukan melalui pendaftaran umum. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini, itu yang berada di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” tutur Saifullah.

Saifullah lantas memastikan transparansi sekaligus tak ada ruang kecurangan dalam proses seleksi calon siswa sekolah rakyat. “Di sini dilarang, sesuai arahan Bapak Presiden, untuk suap-menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapa pun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping, pemerintah daerah, yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat,” katanya.