WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengkritik pernyataan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, model komunikasi yang dilakukan Dino tak tepat karena memancing publik untuk membandingkan periode pemerintahan. “Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu,” kata Habiburokhman di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut dia, sebagai figur yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Dino semestinya tetap memprioritaskan etika dan penghormatan ketika menyampaikan pendapat.

Dia mencontohkan, dalam konteks negara yang lebih tinggi seperti Amerika Serikat misalnya, mantan presiden seperti George Bush tak pernah mengkritik presiden berikutnya, yakni Barrack Obama ketika menjabat.

Dalam konteks Indonesia, dia melanjutkan, para pimpinan di Komisi III DPR seperti Bambang Pacul hingga Benny Harman juga tak pernah menyerang dirinya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

“Saya pikir tidak ada istimewanya Pak Dino. Semua orang sama, warga negara,” ujar Habiburokhman.

Melalui unggahan video di akun media sosial Instagram @dinopattidjalal pendiri Foreign Policy Community of Indonesia itu meminta Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik terkait ini.

Sebab, dalam perhitungannya, dari seluruh pemimpin dunia, Prabowo tercatat sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri.

Menurut dia, selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan satu dari total 6 harinya di luar negeri. Sehingga, tak heran kalau ada yang menyebut perjalanan dinas luar negeri ini tidak lazim.

Ia juga yakin dalam 18 bulan ke depan, Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino.

Dalam unggahan itu, Dino menyampaikan lima saran kepada Prabowo. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon.

“Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam, dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu,” ujarnya.

Menurut Dino, dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. 

Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden keluar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Trump. Padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.

“Dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang menaik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi presiden,” katanya.

Saran kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir. 

Dino bercerita, konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons.

Dino menambahkan, dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, baru-baru ini, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspons. Ia tidak mengetahui alasan mengapa permintaan itu tidak direspons pemerintah. 

“Kami menyarankan istana menerapkan Formula 1 plus 8, yaitu dalam menghadiri forum internasional, misalnya ke Davos, atau PBB di New York, atau ASEAN, atau G20, dan lain sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir,” ucapnya. 

Dino mengatakan alasan delapan karena angka tersebut angka kesukaan Prabowo. Saran ketiga, Dino berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.

Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya.

“Baik Sekretaris Kabinet Teddy atau Menteri Luar Negeri Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari H dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi,” kata dia.

Dino mengatakan kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat. 

Ia menilai istana perlu menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena publik sering kali tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri.

Keempat, untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo diminta lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Strategi ini yang dilakukan Presiden China Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri. 

Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menteri Luar Negeri Sugiono. 

Menurut Dino, langkah ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf, sehingga akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dengan hasil dan substansi kurang lebih akan sama. 

“Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden,” ujarnya.

Dino mengatakan menteri luar negeri terdahulu semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri.

Dino mengatakan apa yang ia katakan adalah perasaan kebanyakan rakyat. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, Dino mengatakan rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi.