INFO TEMPO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola laut regional melalui partisipasi aktif pada Melanesian Ocean Summit (MOS) 2026 yang berlangsung pada 11–14 Mei 2026 di Port Moresby, Papua Nugini.

MOS 2026 merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang diinisiasi Papua Nugini untuk memperkuat kepemimpinan negara-negara Melanesia dalam menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan melalui kolaborasi regional dan peran masyarakat lokal.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, yang mewakili Delegasi Republik Indonesia, menyampaikan bahwa kolaborasi regional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, serta tekanan terhadap sumber daya laut yang semakin kompleks di kawasan Pasifik.

“Indonesia mendukung penguatan kerja sama regional dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan inklusif. Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat pesisir dan warisan ekologis yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi, sains, dan penguatan peran komunitas lokal,” ujar Hendra.

MOS 2026 dihadiri lebih dari 500 peserta dari lebih dari 20 negara yang terdiri atas pemimpin negara-negara Pasifik, organisasi internasional, akademisi, lembaga konservasi, hingga mitra pembangunan. Forum tersebut menghasilkan Deklarasi Melanesian Ocean Corridor of Reserves (MOCOR) sebagai komitmen bersama negara-negara Melanesia untuk memperkuat konservasi laut, kerja sama regional, dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan di kawasan Pasifik.

Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan apresiasi atas lahirnya Deklarasi MOCOR. Sebagai negara kepulauan sekaligus bagian dari kawasan Melanesia dan Coral Triangle, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Pasifik.

Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi deklarasi yang tetap mengacu pada hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Agreement on Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), agar tata kelola laut regional dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai perlindungan 30 persen wilayah laut nasional atau seluas 97,5 juta hektare pada 2045, memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir dan kerja sama regional di bidang kelautan, serta mengundang negara-negara Melanesia untuk berpartisipasi dalam Ocean Impact Summit (OIS) yang direncanakan berlangsung di Bali pada Oktober 2026.

Deklarasi MOCOR yang ditandatangani Papua Nugini, Fiji, dan Vanuatu memuat sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan tata kelola laut regional, perlindungan ekosistem laut dan terumbu karang, dukungan terhadap target global perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2030, serta penguatan pengawasan kawasan laut dalam menghadapi ancaman penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan eksploitasi sumber daya laut.

Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya integrasi pengetahuan masyarakat adat tradisional dengan sains modern dalam pengelolaan laut. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat konservasi laut berbasis komunitas sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.

Selain menghasilkan deklarasi politik, MOS 2026 juga mendorong langkah konkret melalui pembahasan pembentukan MOCOR Fund sebagai mekanisme pembiayaan konservasi laut yang transparan serta pengembangan jejaring riset terumbu karang Melanesia guna mendukung implementasi 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.

Delegasi Indonesia yang terdiri atas perwakilan KKP, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Papua, serta mitra kerja KKP turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola laut, konservasi laut, ketahanan iklim, penguatan riset kelautan, hingga pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi biru harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut agar manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Menurutnya, laut yang sehat merupakan fondasi penting bagi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan masa depan generasi mendatang.