MAHASISWA dari berbagai kampus di Indonesia menggelar demonstrasi memperingati 28 tahun reformasi pada Kamis, 21 Mei 2026. Salah satunya adalah Aliansi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau UNS.

Mereka menggelar unjuk rasa di dengan Gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan mengancam demokrasi.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta jajaran pimpinan DPRD Kota Surakarta turun langsung menemui massa aksi. Tidak lama kemudian sejumlah anggota dewan terlihat berada di tengah mahasiswa, di antaranya Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, anggota Fraksi PDIP YG Sukasno, serta beberapa anggota DPRD lainnya.

Koordinator aksi Revaino Wijaya mengatakan demonstrasi tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dan tidak mengabaikan aspirasi publik. “Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Banyak kebijakan yang saat ini dirasakan tidak memberikan keadilan bagi rakyat,” ujar Revaino seusai aksi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan utama yang mereka nilai berkaitan langsung dengan kondisi demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional (PSN) Putri Cempo. Mereka menilai proyek tersebut minim transparansi dan berpotensi mengorbankan kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Mahasiswa meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kebijakan, skema pendanaan, hingga kajian dampak lingkungan kepada publik. “Negara tidak boleh menjadikan kesehatan warga dan ruang hidup masyarakat sebagai tumbal pembangunan yang sarat kepentingan investasi,” kata Revaino. 

Selain isu PSN, mahasiswa juga menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah dan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai kebijakan pemerintah belum berpihak pada rakyat kecil dan justru memperbesar beban ekonomi masyarakat.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan APBN untuk kebutuhan publik, bukan proyek yang dianggap hanya menguntungkan elite politik.

“APBN harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan pemborosan kekuasaan dan proyek populis,” ujar Revaino.

Aliansi Mahasiswa UNS juga menolak segala bentuk praktik totalitarianisme negara yang dinilai membatasi kebebasan berpikir dan membungkam kritik publik. Mereka menilai kampus dan ruang publik harus tetap menjadi ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. “Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepatuhan terhadap kekuasaan,” kata Revaino menegaskan. 

Selain itu, mahasiswa mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan praktik perampasan tanah atas nama investasi, PSN, maupun kepentingan korporasi. “Negara wajib melindungi masyarakat adat, bukan justru menjadi alat penggusuran yang dilegalkan hukum,” ujar dia. 

Mahasiswa juga menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang dinilai belum memiliki kesiapan sistemik. Mereka menilai program-program tersebut berpotensi menjadi proyek pencitraan politik yang menghabiskan anggaran negara tanpa solusi nyata bagi masyarakat. “Pendidikan dan kesejahteraan rakyat tidak boleh dijadikan komoditas elektoral,” kata seorang mahasiswa.

Dalam tuntutan terakhirnya, mahasiswa meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan nilai rupiah yang terus melemah. Mereka mendesak pemerintah memperbaiki fundamental ekonomi, mengendalikan utang, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan pasar serta elite politik. “Anjloknya rupiah adalah bukti kegagalan negara menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan rakyat,” kata Revaino. 

Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Sejumlah peserta aksi menilai pemerintahan saat ini tidak ada bedanya dengan rezim Soeharto yang mengundurkan diri tepat 28 tahun lalu.

Muhammad Rizaldy, peserta Kamisan yang juga Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN), mengatakan rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengkhianati panji-panji Reformasi. “Ternyata rezim Prabowo-Gibran tidak ada bedanya seperti rezim fasis Soeharto pada kala itu,” kata dia di lokasi Kamisan, depan Istana Merdeka, Jakarta.