Eberta
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026. Presiden disebut ingin membahas praktik kecurangan ekspor seperti underinvoicing hingga persiapan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Beberapa yang hadir termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Perdagangan Budi Santoso; hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Ketika tiba di Istana, Rosan menyampaikan ingin melaporkan persiapan kebijakan ekspor wajib lewat BUMN kepada Prabowo. “Ini mau lapor mekanismenya,” kata dia.
Sementara Purbaya menyampaikan telah menyiapkan data underinvoicing atau praktik manipulasi pencatatan nilai ekspor. Praktik itu sempat disorot Prabowo sebagai penipuan yang mengurangi pemasukan negara.
Purbaya berujar memiliki data beberapa perusahaan sawit yang melakukan underinvoicing. Ia membawa data tersebut ke Istana saat dipanggil Prabowo. “Ini jaga-jaga saja biar kalau ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan crude palm oil yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab,” tuturnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti praktik penipuan dalam perdagangan luar negeri saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026. “Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
Menurut Prabowo, Indonesia sebenarnya tidak pernah rugi dalam ekspor dan impor. “Ekspor kita selalu lebih daripada impor,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Namun, ia berujar, tidak seluruh keuntungan dari ekspor itu tercatat ke penerimaan negara. Prabowo menyinggung praktik under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, hingga penyelundupan sebagai celah yang membuat penerimaan negara tidak optimal dari ekspor.
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengumumkan telah membentuk BUMN khusus urusan ekspor komoditas. Presiden berujar langkah ini bisa memperkuat pengawasan serta memberantas praktik manipulasi dagang ekspor.
