Eberta
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung deep state atau negara dalam negara saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 20 Mei 2026. Prabowo menilai para birokrat deep state adalah salah satu alasan kerja institusi negara terhambat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ketua Umum Partai Gerindra ini awalnya merasa yakin masih ada aparatur sipil negara (ASN) yang baik. Namun, ia berujar, keberadaan para birokrat nakal bisa merusak pemerintahan. “Nenek moyang kita sudah ingatkan: nila setitik rusak susu sebelanga,” kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD.
Maka dari itu, Prabowo berujar para birokrat yang tak patuh tetap harus ditindak meski jumlahnya sedikit. “Yang sedikit itu yang harus kami tindak. Yang namanya deep state,” tuturnya.
Prabowo menyampaikan para aktor deep state kerap merasa kebal dari konsekuensi perilaku mereka. Sebab, mereka tetap berada di dalam birokrasi meski menteri dan presiden berganti setiap pemilihan umum.
Mantan Menteri Pertahanan ini memberi contoh sejumlah tindakan nakal aktor deep state. Di antaranya berupaya memanipulasi para menteri untuk meneken aturan yang buruk.
Mereka, kata Prabowo, kerap menunggu menteri lelah sebelum meminta tanda tangan untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan diri sendiri. “Dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek dia datang minta tanda tangan. Bener?” ucap dia.
Prabowo juga menyoroti birokrat yang suka membuat aturan-aturan tambahan. Contohnya, saat presiden dan menteri memerintahkan agar prosedur perizinan usaha disederhanakan, namun mereka justru membentuk aturan-aturan teknis yang membuat iklim usaha semakin rumit.
Pensiunan jenderal ini pun memerintahkan para menteri untuk waspada. “Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” tuturnya.
Prabowo hadir di rapat paripurna DPR kali ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Presiden ke-8 RI ini menjadi presiden pertama yang menyampaikan secara langsung KEM-PPKF kepada parlemen.
Sebelum ini, Prabowo juga sempat menyoroti aktor-aktor deep state sebagai pengganggu dalam pemerintahannya. Prabowo membahasnya dalam wawancara bersama beberapa jurnalis dan pengamat pada 17 Maret 2026.
