PRESIDEN Prabowo meminta para birokrat tak seenaknya bertindak sendiri dalam pemerintahan yang dia pimpin. Prabowo memerintahkan mereka agar tidak banyak berinisiatif di luar arahan dari presiden dan menteri.

Prabowo berujar kondisi itu jadi masalah saat pimpinan pemerintahan sudah menetapkan suatu kebijakan, namun muncul aturan-aturan tambahan di level bawah. Inisiatif ini, kata dia, adalah bentuk birokrasi yang tidak tertib.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan instruksinya saat berpidato dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026. “Jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia,” kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Mantan Menteri Pertahanan itu menduga birokrat yang bertindak sendiri bisa jadi melakukannya untuk memeras dan mengganggu pengusaha yang ingin mengurus izin di Indonesia. Akibatnya, kata dia, proses perizinan di tanah air menjadi lambat.

Prabowo membandingkan lamanya proses izin usaha di Indonesia dengan negara tetangga. “Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan!” ucap pensiunan jenderal tersebut.

Ia menyebut sebagian birokrat yang tak patuh sebagai aktor deep state atau negara dalam negara. Mereka, kata Prabowo, merasa kebal karena bisa tetap berada dalam birokrasi meski presiden dan menteri berganti lewat pemilihan umum.

Prabowo memerintahkan para menteri untuk waspada. “Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” tuturnya.

Prabowo hadir di rapat paripurna DPR kali ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Presiden ke-8 RI ini menjadi presiden pertama yang menyampaikan secara langsung KEM-PPKF kepada parlemen.

Sebelum ini, Prabowo juga sempat menyoroti aktor-aktor deep state sebagai pengganggu dalam pemerintahannya. Prabowo membahasnya dalam wawancara bersama beberapa jurnalis dan pengamat pada 17 Maret 2026.