PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim dirinya sangat dihormati jika berkunjung ke luar negeri. Menurut dia, presiden Indonesia kini disegani karena bisa membantu negara-negara lain.

Prabowo menyampaikan cerita tersebut saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026. “Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Ia mengatakan sekarang banyak negara meminta bantuan ke Indonesia, di antaranya untuk pasokan pupuk. Prabowo berujar Indonesia bisa memasok pupuk ke negara lain karena memiliki produksi yang berlebih sementara distribusi pupuk global terganggu konflik di kawasan Timur Tengah.

Beberapa negara yang meminta pasokan, kata Prabowo, termasuk Australia, India, Brasil, hingga Filipina. “Bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara negara lebih kaya dari kita,” ucap mantan Menteri Pertahanan ini.

Meski begitu, Prabowo mengatakan kondisi itu tak boleh membuat Indonesia sombong. Sebab, ia menilai masih ada banyak kekurangan yang harus diakui di Indonesia.

Prabowo menyampaikan masyarakat tetap harus percaya diri bisa mengatasi berbagai kekurangan dan kesulitan tersebut. “Kita harus bisa mengatasi penyelewengan di negeri kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa,” tuturnya.

Prabowo hadir di rapat paripurna DPR kali ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan secara langsung KEM-PPKF kepada parlemen.

Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan kurs rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam KEM-PPKF tahun anggaran 2027. “Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.

Dari sisi postur fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 berada di kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen PDB. Angka ini komitmen kuat pemerintah untuk terus menekan dan memperkecil angka defisit anggaran tersebut, mengingat realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen atau 0,8 lebih rendah dari ambang batas maksimal 3 persen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, biasanya penyampaian kerangka ekonomi dan pokok kebijakan fiskal disampaikan Menteri Keuangan atas nama Presiden. “Hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 20 Mei 2026.