KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pidato ekonomi yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna DPR hari ini tidak berkaitan dengan pelemahan rupiah. Prabowo akan membacakan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), saat nilai tukar rupiah bergerak melemah 60 poin atau 0,34 persen menjadi Rp 17.728 per dolar Amerika Serikat pada pada Selasa, 19 Mei 2026.

“Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF, tapi saya melihat ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden,” ucap Misbakhun di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Kekhawatiran Prabowo yang dimaksud Misbakhun adalah tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang harus disampaikan secara terbuka dan langsung oleh kepala negara. Politikus Partai Golkar ini juga enggan mengaitkan kehadiran Prabowo dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore yang menurun 228,56 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.370,68.

“Menurut saya jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPF,” ucap Misbakhun.

Dia mengatakan, Prabowo mencatatkan sejarah baru dalam pemaparan KEM-PPF yang selama ini dilakukan oleh menteri keuangan sebagai wakil presiden. Agenda rutin ini menjadi penanda dimulainya putaran awal pembahasan APBN 2027 yang membicarakan asumsi makro seperti pertumbuhan, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price produksi lifting minyak dan lifting gas.

Kemudian, kata dia, pemerintah dan DPR akan membicarakan soal alokasi pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga. “Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya orang sedang  memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini,” ucap Misbakhun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo kali ini ingin hadir langsung. Menurut Prasetyo, Prabowo hendak memberikan pesan dalam momen Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei.

“Kebetulan tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” kata Prasetyo kepada wartawan pada Selasa, 19 Mei 2026.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut bahwa Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyamakan pandangan soal ekonomi nasional. “Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” tuturnya.

Dalam warkat Sekretariat Jenderal Bidang Persidangan yang dilihat Tempo, DPR diagendakan akan melaksanakan rapat paripurna masa persidangan V pada Rabu, 20 Mei 2026. Warkat bernomor B/5926/AG.01.01/5/2026 itu mengagendakan tiga kegiatan. Pertama, penyampaian KEM-PPKF dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Lalu ketiga, menyampaikan pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR.