Jakarta – KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan tak ada instruksi pembubaran nonton bareng (nobar) film ‘Pesta Babi‘. Dia menyebut pembubaran film dilakukan atas keputusan pemerintah daerah setempat.

“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung dari (TNI),” ujar Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

“Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu, kan instruksinya tidak ada. Gitu loh, ya,” sambung Maruli.

Dia mengaku tak mempermasalahkan film tersebut. Dia menyebut TNI juga punya banyak program baik untuk masyarakat.

“Orang mempunyai pendapat, ya silakan saja. Tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Gitu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu, kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara. Ya, ya silakan tanya ke yang punya program. Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti,” ujarnya.

Dia mencontohkan seperti banyak personel TNI yang datang ke daerah terpencil untuk membantu warga. Salah satunya, kata Maruli, personel TNI membantu pembuatan sumber air.

“Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ngambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah, sudah zaman sekarang ini,” ucapnya.

Dia mengatakan isi film tersebut belum tentu benar. Dia juga menyoroti pihak yang membuat film itu.

“Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar,” ucap Maruli.

“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduitlah,” sambung Maruli.

Seperti diketahui, pembubaran itu terjadi di beberapa kampus dengan penyelenggara yang berbeda-beda. Di antaranya, Universitas Khairun (Unkhair), Ternate; Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), NTB; kemudian Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Tak hanya di universitas, nobar film ‘Pesta Babi’ yang digelar di kafe Seminyak dan Tabanan juga dibubarkan.

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. (dek/imk)