INFO TEMPO – Menjadi salah satu kota terluas di Indonesia tak membuat Kota Palangka Raya luput dari penataan yang optimal. Melalui visi “KEREN” yang diusung Wali Kota Fairid Naparin, yakni akronim dari Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, dan Nyaman, berbagai program pembangunan terus dijalankan secara terintegrasi.

Visi itu juga yang berhasil mengantarkan Kota Palangka Raya menjadi “juara umum” dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, di Platinum Hotel Balikpapan, pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam ajang penghargaan tersebut, Kota Palangka Raya berhasil meraih penghargaan pada tiga dari empat kategori yang dilombakan, yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Creative Financing/Entrepreneur Government.

Wali Kota Fairid Naparin bersyukur atas penghargaan yang diraih Kota Palangka Raya. “Apa yang kami raih ini merupakan hasil kerja sama pentahelix yang dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir,” ujarnya. “Baik dari perencanaan, pemanfaatan aset sampai ke peningkatan sumber daya manusia.”

Dia meyakini, upaya yang dilakukan secara menyeluruh memang diperlukan, seperti dalam penanganan stunting yang tidak bisa dilakukan parsial. Persoalan stunting, Fairid menjelaskan, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga kondisi lingkungan, kebersihan, akses air bersih, tempat tinggal, hingga pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

“Visi kami dari KEREN itu sirkular. Penanganan stunting bukan hanya anaknya saja yang diperhatikan, namun juga lingkungannya, kebersihannya, air bersihnya, tempat tinggalnya, sampai kondisi ekonomi dan pendapatan keluarganya. Itu yang kami perhatikan dengan serius,” ujar Fairid.

Karena itu, saat isu penanganan stunting menjadi program prioritas di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, Kota Palangka Raya sudah terlebih dulu mengusung program orang tua asuh. Para pejabat eselon III dilibatkan dalam memantau stunting setiap bulan dengan menggandeng petugas Posyandu dan PKK melalui pendekatan door to door agar dapat mengenal dan memahami langsung kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya.

Dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, Pemkot Palangka Raya menjalankan berbagai program kolaboratif, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pelatihan tenaga kerja, dan gerakan pangan murah. Wali Kota Fairid menegaskan, fokus utama pemerintah daerah adalah meningkatkan pendapatan serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fairid mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna melihat sektor-sektor yang berpotensi membuka kemitraan dengan pihak ketiga. “Contoh, saat ini kami melakukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang beban per tahunnya cukup besar,” katanya. Dengan begitu, anggaran yang sebelumnya dipakai untuk kebutuhan rutin bisa digunakan untuk kegiatan lain.

Fairid berharap, berbagai penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus menghadirkan program dan kebijakan yang lebih berdampak bagi masyarakat. (*)