TIM Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mengawasi persoalan kepadatan tenda di Arafah dan Mina yang hampir selalu muncul setiap musim haji. DPR menyatakan akan memeriksa langsung kondisi tenda dan fasilitas tempat tidur jemaah Indonesia saat fase puncak ibadah haji di Armuzna.

Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maman Imanul Haq, mengatakan pengawasan tidak cukup dilakukan lewat laporan administratif. Menurut dia, DPR perlu memastikan langsung di lapangan apakah kapasitas tenda sesuai dengan jumlah jemaah yang ditempatkan di Arafah dan Mina. 

“Akomodasi dan katering. Kami akan cek langsung ke lapangan, terutama di Arafah dan Mina. Apakah luas tenda memadai untuk jumlah jemaah kita? Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat tidur yang laik,” kata dia sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 17 Mei 2026.

Persoalan tenda sempit selama fase Armuzna memang kerap menjadi keluhan jemaah haji Indonesia. Jumlah jemaah yang besar sering kali tidak sebanding dengan kapasitas ruang yang tersedia. Akibatnya, jemaah harus berdesakan, terutama pada masa mabit di Mina.

Kondisi itu dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan jamaah, terutama kelompok lanjut usia yang membutuhkan ruang istirahat memadai.

Menurut Maman, DPR ingin memastikan kontrak layanan yang dibuat pemerintah dengan syarikah di Arab Saudi dijalankan sesuai ketentuan. Ia mengatakan layanan akomodasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas ekstrem.

Selain masalah akomodasi, Timwas Haji DPR juga akan memantau layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia. Maman menilai distribusi makanan yang terlambat atau menu yang tidak sesuai kebutuhan dapat memengaruhi kondisi fisik jamaah selama menjalani rangkaian ibadah haji.

“Kami pastikan perusahaan penyedia makanan mematuhi kontrak terkait menu nusantara dan ketepatan waktu distribusi. Ini penting karena kondisi fisik jemaah bergantung pada asupan makanan,” ujar dia.

Maman mengatakan pengawasan dilakukan agar biaya haji yang dibayarkan masyarakat sebanding dengan layanan yang diterima jamaah di Tanah Suci. Ia berharap keluhan tahunan soal tenda padat dan distribusi makanan tidak kembali terulang pada musim haji tahun ini.