INFO TEMPO – Program bedah rumah dan pembangunan perumahan rakyat direncanakan bakal menjadi salah satu kategori baru dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wacana itu mengemuka dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sektor perumahan layak dijadikan indikator penilaian kinerja kepala daerah karena berkaitan langsung dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. “Kalau orang tidak punya rumah, kemungkinan dia miskin, bahkan miskin ekstrem,” kata Maruarar di hadapan para kepala daerah se-Kalimantan.

Lelaki yang akrab disapa Ara itu mengatakan pemerintah saat ini tengah memperluas program renovasi rumah rakyat secara besar-besaran. Jika pada 2025 jumlah rumah yang dibedah sekitar 45 ribu unit, pada tahun ini pemerintah menargetkan 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, pada Selasa, 5 Mei 2026. Dok. TEMPO

Selain renovasi rumah, pemerintah juga memperluas akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya pekerja formal, kini tukang sayur, pengemudi ojek, penggali kubur, hingga pelaku UMKM juga dapat mengakses pembiayaan rumah bersubsidi dengan bunga rendah.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Ara menilai pendekatan pembiayaan kreatif atau “government entrepreneur” perlu diperluas di daerah. Konsep tersebut menggabungkan peran pemerintah dan inovasi kewirausahaan untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam forum yang sama, menyambut usulan agar sektor perumahan dimasukkan dalam indikator penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Persoalan perumahan, kata Tito, berkaitan erat dengan pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Perumahan ini underlying cost. Orang yang rumahnya tidak layak pasti masuk kelompok termiskin,” ujar dia.

Tito mengatakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi akan digelar dalam tiga gelombang dengan kategori penilaian yang terus berkembang. Setelah fokus pada inflasi, pengangguran, kemiskinan, stunting, dan creative financing, pemerintah berencana memasukkan indikator perumahan pada gelombang berikutnya.

Dia bahkan membuka peluang kolaborasi insentif antara Kemendagri dan Kementerian PKP. Kepala daerah dengan program perumahan terbaik bisa memperoleh tambahan kuota bedah rumah maupun insentif fiskal. “Kalau kepala daerah peduli pada perumahan rakyat, itu bisa menjadi ukuran penting kinerja pemerintah daerah,” kata Tito.

Kemendagri telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Penilaian dilakukan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan media independen, termasuk Tempo Media Group, untuk menjaga objektivitas.

Ajang penghargaan tersebut digelar dengan sistem regional agar daerah bersaing dalam karakteristik wilayah yang relatif serupa. Setelah Sumatra dan Kalimantan, penilaian akan berlanjut ke Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusa Tenggara, hingga Papua. (*)