INFO TEMPO – Pemerintah Provinsi Aceh memacu langkah pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir. Upaya ini dilakukan agar petani bisa kembali menanam sebelum puncak musim kemarau pada Agustus 2026.

Percepatan pemulihan itu selaras dengan hasil rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Risiko Bencana (PRR) Nasional yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir pada 30 April lalu. Dalam rapat tersebut, target nasional rehabilitasi dan optimasi lahan mencapai 42.702 hektare yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Aceh menjadi wilayah dengan target pemulihan terbesar, 31.464 hektare.

Dalam laporan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, total pagu anggaran pemulihan di Aceh mencapai Rp 380,03 miliar. Hingga 6 Mei 2026, realisasi penyerapan tercatat Rp 42,99 miliar atau sekitar 11,3 persen dari total anggaran.

Fadhlullah menyebut program optimasi lahan untuk sawah rusak ringan mencakup 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Tahap Survey Investigation Design (SID) yang dikerjakan Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra telah menyelesaikan 17.694 hektare atau sekitar 65 persen dari target perencanaan. “Konstruksi optimasi lahan baru akan dilaksanakan setelah proses SID rampung,” tulis Fadhlullah dalam laporannya.

Nilai anggaran konstruksi optimasi lahan mencapai sekitar Rp 124,52 miliar dengan pengelolaan berada di pemerintah kabupaten/kota. Setelah tahap konstruksi selesai, pemerintah akan melanjutkan pengolahan lahan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 24,36 miliar.

Selain sawah rusak ringan, Pemprov Aceh juga menangani rehabilitasi sawah rusak sedang seluas 4.393 hektare di lima kabupaten, yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Total anggaran rehabilitasi mencapai Rp 65,23 miliar dengan realisasi keuangan sementara sebesar Rp 27,06 miliar.

Berdasarkan laporan tersebut, SID rehabilitasi sawah di lima daerah itu telah menyelesaikan 4.031 hektare dari total target 4.393 hektare. Adapun pengerjaan konstruksi oleh kelompok tani dan TNI telah berjalan di sekitar 3.678 hektare, sementara 661 hektare di antaranya telah selesai dikerjakan.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan pemerintah daerah kini fokus mempercepat seluruh tahapan pekerjaan agar sawah terdampak bencana dapat segera kembali produktif. “Mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 4 Mei lalu.

Menurut Nasir, percepatan pemulihan melibatkan berbagai unsur mulai dari perguruan tinggi, TNI, hingga kelompok tani. “Kolaborasi ini penting agar proses pemulihan berjalan tepat waktu dan petani bisa kembali memasuki musim tanam,” kata dia.

Sebagai informasi, total target pemulihan 42.702 hektare di tiga provinsi terdiri atas 32.709 hektare program optimasi lahan dan 9.993 hektare program rehabilitasi dengan total dukungan anggaran mencapai Rp 337,97 miliar.

Di Sumatera Utara, target pemulihan mencakup 7.336 hektare dengan anggaran Rp 83,8 miliar. Adapun Sumatera Barat menangani 3.902 hektare dengan alokasi Rp 32,61 miliar. Hingga awal Mei 2026, Sumatera Barat menjadi daerah dengan progres tanam tercepat setelah 2.110 hektare atau sekitar 54 persen sawah terdampak berhasil kembali ditanami. Secara kumulatif di tiga provinsi tersebut, progres SID nasional telah mencapai 39 persen, sementara pengerjaan konstruksi fisik telah menyelesaikan 4.098 hektare lahan.

Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberi perhatian khusus pada pemulihan sawah. Ia yakin berfungsinya lahan dapat mendukung stok dan ketahanan pangan.

Karena itu, Tito selalu mengarahkan kementerian/lembaga yang tergabung dalam satgas, serta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi. “Karena ini kasihan juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya pada Februari lalu. (*)