Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai potensi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai transformasi dari koperasi desa sangat besar. Namun, hal itu masih dibayangi persoalan klasik yang belum terselesaikan.

Data Kementerian Koperasi tahun 2025 mencatat jumlah koperasi berkisar 220.000 koperasi, namun tidak semuanya benar-benar aktif dan berkembang. Sisanya cenderung stagnan, bahkan banyak yang sekadar menyisakan papan nama tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.

Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berkisar di angka 5 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara dengan ekosistem koperasi maju seperti Korea Selatan atau Jepang. Mayoritas koperasi di Indonesia masih bergerak di sektor simpan pinjam dengan skala usaha relatif kecil, sehingga daya ungkitnya terhadap ekonomi riil belum signifikan.

“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita memiliki jumlah koperasi yang besar, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih lemah. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan koperasi tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menyentuh model bisnis dan daya saing produk,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat peluncuran buku ‘Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif’, karya Dr. Dewi Tenty Septi Artiany di Parle Senayan, hari ini.

Hadir antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Atip Latipulhayat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo, serta musikus Candra Darusman.

Dia menjelaskan salah satu hambatan utama dalam pengembangan koperasi produksi adalah ketiadaan produk unggulan yang memiliki identitas merek kuat di pasar. Banyak koperasi desa memiliki potensi komoditas, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga kerajinan, tetapi belum terintegrasi dalam sistem produksi dan pemasaran yang solid. Akibatnya, produk-produk tersebut sulit bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Bamsoet menilai konsep merek kolektif mampu menjawab persoalan produksi di tingkat desa. Menurutnya, dengan satu merek bersama, koperasi dapat melakukan standarisasi kualitas, efisiensi distribusi, hingga penguatan promosi secara terpusat.

Model ini telah terbukti berhasil di berbagai negara, seperti koperasi susu di Eropa yang mampu menembus pasar internasional melalui brand kolektif yang terkelola profesional.

“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota,” kata Bamsoet.

Dia menegaskan, Koperasi Merah Putih harus berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Artinya, koperasi tidak sekadar menjadi lembaga keuangan mikro, tetapi menjadi pusat konsolidasi produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Dengan pendekatan ini, koperasi dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan nilai tambah di tingkat desa.

“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar koperasi,” ujar Bamsoet.

Dia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memperkuat Koperasi Merah Putih. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi.

“Jika dikelola dengan serius, Koperasi Merah Putih berbasis merek kolektif dapat menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar program, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” tutup Bamsoet.

(anl/ega)