KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menepis isu penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra seperti yang dilaporan Majalah Tempo dalam edisi 12 April 2026. Surya mengatakan itu saat menanggapi pertanyaan awak media usai halalbihalal Forum Pemimpin Redaksi di Nasdem Tower, Jakarta, pada Kamis, 16 April kemarin.

Menurut Surya, tidak benar bahwa NasDem akan dilebur dengan Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. “Sudah pastilah tidak ada, itu istilahnya barangkali terlalu cepat menyimpulkan itu saya pikir wajar,” kata Surya dikutip dari laman Fraksi NasDem pada Ahad, 19 April 2026.

Surya lantas menceritakan isi pertemuannya dengan Prabowo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada pertengahan Februari 2026. Pertemuan tertutup itu membahas berbagai hal tentang tantangan Indonesia ke depan hingga konsolidasi partai-partai pendukung pemerintahan.

“Tapi bukan hanya masalah itu ada masalah-masalah lain ada pikiran-pikiran kita bagaimana tantangan ke depan yang dihadapi oleh semua partai-partai koalisi. NasDem kan ada pada posisi yang ada di dalam koalisi, itu juga sudah jelas,” tutur dia.

Surya juga menyinggung perihal penyampaian kritik dalam kehidupan demokrasi dewasa ini. Surya berpendapat bahwa kritik merupakan bagian dari upaya membangun semangat perbaikan dalam proses berbangsa dan bernegara. Namun, ia menyebut bahwa kritik itu tidak boleh melemahkan dan melewati batasan agar tetap esensial.

Dalam Majalah Tempo edisi pekan lalu, terungkap bahwa Prabowo mengusulkan kepada Surya Paloh untuk menggabungkan partai NasDem dengan Gerindra. Ide itu muncul setelah keduanya bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada pertengahan Februari 2026. 

Jika ide itu terwujud, gabungan dua partai mengumpulkan hampir 35 juta suara nasional atau 23 persen berdasarkan hasil pemilu 2024. Menurut tiga pejabat teras NasDem, Surya tak menyambut usulan itu karena ingin mempertahankan posisinya dan belum melihat apa manfaat merger untuk NasDem.

Wakil Ketua Partai NasDem Saan Mustopa mengaku terkejut dengan informasi tersebut. Dia enggan menyebut isu penggabungan kedua partai sebagai merger atau akuisisi, melainkan fusi sebagai istilah resmi. 

Saan berpendapat penggabungan dua partai adalah ide yang wajar, apalagi pernah terjadi di tahun 1973 silam. Dibanding saat itu, dia menilai saat ini gagasan merger kedua partai menjadi lebih sulit direalisasikan karena perbedaan filosofi antar partai.