KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan bahwa kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak Istimewa Presiden Prabowo Subianto. Puan mengatakan itu saat menanggapi kabar reshuffle yang kembali terdengar belakangan.

“(Reshuffle) hak prerogatif Presiden. Silakan tanya ke Istana,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya tidak membenarkan maupun membantah ketika ditanya apakah ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Dia hanya meminta publik menantikan kabar resmi pengocokan ulang jajaran pembantu Presiden tersebut.

Teddy pun kembali ditanya apakah perombakan kabinet bakal dilakukan pada April 2026, namun dia enggan menjawab dengan lugas. Ia hanya menyebut bahwa Presiden Prabowo yang bakal menjelaskan. “Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujarnya.

Isu reshuffle berhembus beberapa kali sejak awal tahun ini. Pada penghujung Januari 2026 lalu, rumor itu menggelinding setelah keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, didapuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan Thomas secara otomatis membuat kursi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki kosong.

Kabar itu terbukti benar ketika Presiden Prabowo melantik mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, untuk mengisi jabatan tersebut. Thomas dan Juda bertukar posisi.

Kemudian, kabar kocok ulang kabinet juga beredar manakala keponakan Prabowo yang lain, yakni Budisatrio Djiwandono, disebut bakal bergabung ke kabinet oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto. Pernyataan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari.