Gerindra Beri Rp 10 Juta Bagi Warga yang Infokan Penyelewengan BBM Subsidi

Jakarta

Partai Gerindra mewanti-wanti jangan ada penyelewengan BBM Subsidi, khususnya solar. Gerindra menyiapkan hadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang merekam dan memberikan informasi penyelewengan BBM subsidi.

“Partai Gerindra menyiapkan Rp 10 juta bagi siapapun masyarakat, warga, yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi khususnya solar,” kata Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini menyebut masyarakat bisa memberikan info dengan merekam aktivitas penyelewengan BBM subsidi. Salah satu bentuk penyelewengan ini, kata dia, yakni pemindahan BBM subsidi dari tangki SPBU ke tempat lain menggunakan mobil di tengah malam.

Bambang menyebut, masyarakat bisa menyerahkan bukti rekaman ke DPC ataupun DPR Gerindra setempat. Masyarakat juga bisa melapor ke anggota dewan Gerindra di setiap tingkatan.

“Jadi silakan rekam aktivitas diduga ataupun dicurigai merupaka penyelewengan BBM subsidi lalu serahkan buktinya ke pengurus Gerindra setempat, dari tingkat DPC maupun anggota-anggota fraksi Gerindra di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Bambang.

Bambang meminta masyarakat tidak takut melaporkan tindakan kriminal. Dia menyinggung soal kongkalikong oknum dengan pihak SPBU yang nakal dan penadah.

“BBM subsidi hanya untuk angkutan umum, petani, nelayan. Gerindra menolak penyelewengan BBM subsidi dan ini harus diawasi bersama agar tepat sasaran,” ujarnya.

(gbr/eva)

  • Related Posts

    PAN Nilai Usulan Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol Bisa Tabrak Konstitusi

    Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi usulan KPK terkait pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai politik. PAN menilai lembaga pengawasan kaderisasi partai politik oleh KPK akan melanggar konstitusi. “PAN mengapresiasi…

    Menko Yusril Usul Jumlah Komisi di DPR Jadi Ambang Batas Parlemen

    Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *