Eberta
MENTERI Luar Negeri Sugiono merespons desakan Majelis Ulama Indonesia agar Indonesia keluar dari Board of Peace alias Dewan Keamanan. MUI meminta pemerintah mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat itu menyusul eskalasi konflik AS-Israel dengan Iran.
Menurut Sugiono, seluruh pembahasan soal Dewan Perdamaian sedang dihentikan sementara. Musababnya, fokus utama dunia termasuk diplomasi Indonesia saat ini bergeser pada perkembangan kondisi keamanan di negara-negara Teluk.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Ya, ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.
Ia menegaskan Indonesia tetap berkomunikasi dengan negara-negara di kawasan Teluk. Politikus Partai Gerindra ini berujar, sejumlah negara Teluk yang juga merupakan anggota Dewan Perdamaian turut terdampak akibat rangkaian serangan dalam konflik AS-Israel dengan Iran tersebut.
“Kalau misalnya BoP kami juga tetap sama temen-teman kami konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kami di Teluk, karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga,” kata Sugiono.
Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuai polemik, terlebih setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari badan internasional itu setelah AS-Israel menyerang Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Desakan itu termaktub pada Tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026. Tausiyah itu ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
MUI mengungkap, Amerika Serikat yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian menghadapi pertanyaan besar. MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut memang diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad, 1 Maret 2026, dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MUI.
