KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah itu telah menggunakan teknologi akal imitasi (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Budi, KPK telah menggunakan kecerdasan buatan itu sejak 2025. “Pada 2025 KPK juga telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Budi menuturkan, penggunaan AI telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi dalam pemeriksaan dokumen yang berisi laporan kekayaan pejabat di tahun 2025. KPK telah melakukan uji coba pemanfaatan AI terhadap seribu LHKPN. “Proses verifikasi LHKPN tersebut dalam pemeriksaan telah dilakukan uji coba terhadap seribu penyelenggaran negara dan dinilai berdasarkan skor yang menunjukkan bendera merah,” kata Budi.

Selain itu, Budi mengatakan KPK telah bekerja sama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan akurasi laporan LHKPN. Hal itu dilakukan dengan pemadaan nomor induk kependudukan dan nomor induk pegawai.

Budi berpendapat, pemadaan atau penyediaan data itu bisa mendorong akurasi LHKPN. “Diharapkan bukan hanya sekadar lapor, tapi yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut.”

Dalam rapat kerja ini, Budi juga menyebutkan pelaporan LHKPN 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan 70 persen dari instansi pusat di pemerintah daerah. Instansi itu terdiri atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TN), Dewan Ketahanan Nasional dan lembaga lainnya. 

KPK mencatat terdapat peningkatkan pelaporan LHKPN 2020 dibanding tahun sebelumnya. Tahun kemarin, KPK menerima 341 laporan dari 415.062 wajib lapor. Sedangkan tahun 2024 KPK menerima 329 LKHPN.