Jakarta –

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melakukan diskusi bersama KPK mengenai tarif resiprokal, terutama mengenai pelaksanaan impor energi yang akan dilakukan oleh Pertamina. Dalam diskusi tersebut, Yuliot mengaku KPK meminta Kementerian ESDM membuat standar produk impor sebagai upaya mitigasi timbulkan kebocoran.

“Ini kan, itu makanya ada kita konsultasi dengan KPK, jadi sehingga ada mitigasi di situ terhadap ada kebocoran, pelaksanaan yang tidak tepat, ya kita sudah konsultasi kan,” kata Yuliot kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

“Poin-poin penting ini, kalau dari Kementerian ESDM diminta untuk bagaimana menetapkan standar untuk produk dari impor,” lanjutnya.

Yuliot hadir di KPK bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Ketiganya tiba di gedung Merah Putih KPK sejak siang tadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan negosiasi tarif resipirokal dengan Amerika Serikat (AS) masih terus berlangsung. Salah satu yang ditawarkan adalah kemudahan impor minyak dan gas (migas) dari AS tanpa proses lelang.

Menurut Airlangga penugasan impor migas dari AS akan dilakukan PT Pertamina (Persero). Belanja produk energi tersebut akan dilakukan dengan volume 15 juta barrel of oil equivalent (BOE).

“Salah satunya terkait dengan komersial pembelian migas dari Amerika, di mana itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina. Besaran volumenya sekitar 15 juta ton,” ungkap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, dilansir detikFinance, Senin (17/11/2025).

Nantinya jika negosiasi itu disetujui, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

Airlangga juga mengatakan negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS sudah berada dalam tahap final. Ia menargetkan perundingan tarif impor kedua negara dapat rampung tahun ini.

(kuf/eva)