Transparency International Indonesia (TII) mengatakan keterlambatan pembayaran gaji kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) tidak berdiri sendiri. Keterlambatan tersebut menandakan adanya kegagalan tata kelola MBG yang sistemik.

Peneliti TII Agus Sarwono menjelaskan kegagalan sistemik tersebut tak lepas dari perencanaan anggaran yang tidak realistis. “Sebagai contoh, capaian Badan Gizi Nasional adalah jumlah penerima manfaat dan jumlah SPPG dalam proyek MBG yang telah berdiri,” kata Agus pada Selasa, 11 November 2025.

Agus melihat kekacauan dalam program MBG ini sudah tidak bisa dimaklumi. Fenomena berbondong-bondongnya orang menagih gaji ke akun Instagram Badan Gizi Nasional menunjukan frustrasinya pegawai akan sistem yang tidak melindungi hak-hak mereka. Padahal, kata dia, semestinya orang yang bekerja kepada negara lebih terjamin haknya dibandingkan pekerja swasta.

Agus menjelaskan, selain karena masih gagapnya BGN dalam menghadapi masalah, kekacauan pembayaran gaji ini juga disebabkan karena sumber anggaran MBG yang tidak jelas. “Mengingat anggaran MBG terletak di komponen fungsi pendidikan, secara administrasi tentu, agak membingungkan, ditambah lagi program ini tidak mempunyai regulasi yang memadai,” kata dia. 

Sebelumnya, akun Instagram Badan Gizi Nasional dipenuhi komentar soal gaji SPPI yang belum dibayarkan. Salah satu konten yang dibanjiri oleh penagih gaji itu diunggah pada Ahad, 9 November 2025. Dalam unggahan tersebut, BGN memajang foto kegiatan program MBG di SDN Kalibaru 07 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. “Keceriaan tak hanya datang dari tawa mereka, tapi juga dari energi positif setelah menikmati Makan Bergizi Gratis,” demikian takarir dalam foto tersebut. 

Per Senin, 10 Oktober 2025, pukul 09.49 WIB, total ada 392 netizen yang berkomentar dalam unggahan tersebut. Mayoritas membahas soal gaji kepala dapur MBG yang belum dibayarkan. Tak hanya unggahan ini, enam konten BGN lainnya yang diunggah sejak awal November juga dibanjiri komentar yang sama.

Pengguna @rendisanjaya889 mempertanyakan komitmen BGN terhadap para pekerja. Padahal, tulis akun tersebut, mereka sudah menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) yang disertai materai. “Kalian leha leha di atas sana sedangkan kami di bawah banyak keluhan. Mengenai gaji kan sudah ada SPK nya d TTD (tanda tangan) pakai materai Iagi. Terus apa fungsinya? Untuk bungkus gorengan? Atau untuk menyelamatkan kalian dari BPK?” tulis dia. 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui memang terdapat permasalahan dalam sistem penggajian SPPI. Ia berujar keterlambatan pembayaran itu disebabkan oleh permasalahan administrasi. 

“Masalah administrasi saja,” kata dia melalui pesan singkat pada Senin, 10 Oktober 2025. Dadan enggan menjelaskan lebih jauh soal permasalahan tersebut, juga jumlah gaji yang belum dibayarkan. 

Ia hanya menegaskan bahwa semua gaji pegawai dapur MBG akan selesai dibayarkan pada pekan ini. “Minggu ini selesai semua,” tuturnya.