Eberta
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pembahasan pengadaan alat utama sistem senjata yang baru bagi TNI AD berada di ranah Kementerian Pertahanan. Maruli mengatakan TNI AD hanya mengajukan kebutuhan dan rekomendasi teknis, sementara keputusan final berada di Kemhan.
Maruli menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan alutsista AD setelah TNI Angkatan Udara seperti pesawat angkut Airbus A400M hingga Rafale dan TNI Angkatan Laut memamerkan kapal selam tanpa awak KSOT-008. Ia menuturkan setiap matra mengusulkan kebutuhan masing-masing, namun penggabungan prioritas dilakukan secara terpadu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kalau seperti itu, itu nanti yang berdiskusikan Kementerian Pertahanan. Kami mendiskusikan apa yang kira-kira kami butuhkan, tapi penggabungannya kan darat, laut, udara, TNI–Kemhan melihat mana yang paling perlu,” kata Maruli dihubungi Ahad, 9 November 2025
Ketika diminta merinci kebutuhan mendesak TNI AD, Maruli enggan menyebutkan detail. Ia mengatakan ada banyak kebutuhan yang harus disesuaikan dengan kemampuan negara. “Kalau tanya detail, tidak perlu ke saya. Saya mimpinya terlalu banyak. Maunya kita benar-benar jagoan, bisa terbang, tapi ada keterbatasan prioritas,” ujar dia.
Maruli hanya menyinggung secara umum TNI AD perlu meningkatkan kemampuan menghadapi karakter perang modern. Menurut dia, ancaman kini menuntut penguatan teknologi, mulai dari drone hingga kemampuan siber.
“Banyak lah. Perang sekarang sudah pakai drone, cyber. Banyak sebetulnya. Nanti keputusan kemampuan negaranya kan bukan di kita lagi,” kata Maruli.
Maruli memastikan seluruh kebutuhan alutsista TNI AD tetap diusulkan ke Kementerian Pertahanan. Namun ia tak merinci jenis alutsista yang menjadi prioritas terdekat. “Ya kebutuhan kan tetap diusulkan kepada Kemenhan,” ujar dia.
Kemenhan mendapat total pagu anggaran sebesar Rp 187,1 triliun pada 2026. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan anggaran itu bakal digunakan untuk kebutuhan membayar gaji pegawai, termasuk untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia dari markas besar serta tri matra. “(Anggaran) ini digunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga kami gunakan untuk kewaspadaan nasional,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 16 September 2025.
