Kapolri minta pengawasan ketat titik karhutla

Kapolri minta pengawasan ketat titik karhutla

  • Jumat, 8 Agustus 2025 16:55 WIB
  • waktu baca 3 menit
Kapolri minta pengawasan ketat titik karhutla
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit (keempat kiri) memberikan keterangan pers usai rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang digelar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO-Prokopim Kalbar

Pontianak (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar, baik karena ulah manusia maupun faktor alam.

“Masih ada sumber api yang muncul karena sengaja dibakar dan dari wilayah gambut yang kering sehingga bisa memicu api secara alami. Oleh karena itu, pengawasan harus terus diperketat,” kata Kapolri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat.

Pada rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa titik api bisa muncul dari dua penyebab utama, yakni pembakaran yang disengaja dan reaksi alami akibat kekeringan di lahan gambut.

Ia menyoroti pentingnya keberadaan posko pemantauan di titik-titik rawan kebakaran. Tim pemantau yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, RNI, relawan, dan pihak lainnya terus melakukan deteksi dini menggunakan teknologi pemantauan, seperti hotspot dan airspot.

Kapolri juga menegaskan bahwa pelaksanaan kearifan lokal berupa pembakaran lahan tetap diizinkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika memenuhi aturan teknis yang ketat, seperti pembuatan sekat bakar dan pengawasan ketat selama pembakaran berlangsung.

“Kearifan lokal tetap bisa dijalankan, tetapi harus ada aturan teknis yang ketat agar tidak menyebabkan kebakaran besar. Ini perlu terus disosialisasikan kepada petugas pemberi izin,” katanya.

Baca juga: Polri libatkan stakeholder untuk bersama-sama cegah karhutla

Selain itu, Sigit juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan sumber air di wilayah rawan karhutla, seperti embung, kanal, sungai, dan waduk, yang bisa digunakan untuk pemadaman, baik secara manual maupun melalui metode water bombing.

“Pastikan bahwa di sekitar wilayah rawan kebakaran terdapat sumber air yang cukup untuk penanganan cepat,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian peralatan pemadam dengan karakteristik wilayah masing-masing serta perlunya koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla lebih efektif dan terpadu.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Kapolri mendukung usulan agar lahan-lahan yang secara rutin terbakar setiap tahun dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kita perlu evaluasi dan riset untuk mengatasi kebakaran berulang. Jika memungkinkan, ubah lahan gambut yang sering terbakar menjadi lahan tanaman pangan,” katanya.

Baca juga: Kapolri tekankan sinergi antar-elemen tangani karhutla di Kalbar

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa kondisi karhutla di wilayahnya telah menunjukkan perbaikan signifikan. Turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir sangat membantu proses pemadaman api di lokasi kebakaran.

“Cuaca di Kalimantan Barat sudah mulai turun hujan dan sekarang api sudah padam. Masih ada 1–2 titik api, tapi tidak terlalu besar,” kata Norsan.

Gubernur juga mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk jajaran Pemprov Kalbar, Polda Kalbar, Manggala Agni, BNPB, relawan, serta masyarakat yang berjibaku memadamkan api.

“Alhamdulillah, hasilnya sangat memuaskan. Kerja sama lintas sektor berjalan baik. Terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan kunjungan Pak Kapolri serta Menteri LHK. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Kalbar,” katanya.

Baca juga: Kapolri perintahkan kapolda aktifkan lagi Satgas Karhutla

Baca juga: BNPB-Kementerian LH-BMKG kolaborasi atasi karhutla di Kalbar

Baca juga: Kalimantan Barat masuk daerah prioritas penanggulangan Karhutla

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Komisi IX DPR Sentil Pegawai SPPG Tulis 'Rakyat Jelata Kurang Bersyukur'

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga yang membuat status WhatsApp ‘Peregengan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata…

    Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Andrie Yunus

    KEMENTERIAN Kesehatan memastikan pemerintah akan menggratiskan biaya pengobatan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengkonfirmasi hal ini. Scroll ke…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *