Eberta
SEJUMLAH mahasiswa dari berbagai kampus di beberapa daerah akan menggelar demonstrasi pada 15 Juni 2026. Aksi ini merupakan rangkaian aksi ketidakpuasan mahasiswa atas kebijakan ekonomi hingga program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih Presiden Prabowo Subianto.
Di Jakarta, setidaknya ada dua aksi yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi pertama dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno bersama kampus lainnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Aksi ini membawa tema “Tata Ulang Indonesia”. Dalam aksi ini BEM UBK akan menyampaikan enam tuntutan, antara lain mendesak pemerintah menghentikan sementara dan evaluasi program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih; meninjau kembali Undang-Undang Polri; setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.
Kemudian, BEM UBK juga mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional; menuntut pemerintah memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia; dan terakhir meninjau kembali kenaikan harga bahan bakar minyak karena membebani masyarakat.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK M. Abdi Maludin bercerita, aksi Tata Ulang Indonesia merupakan hasil konsolidasi organisasi mahasiswa UBK pada Sabtu, 13 Juni 2026. Menurut Abdi, konsolidasi ini dilakukan setelah kajian internal BEM di UBK bahwa negara sedang terpuruk. Kondisi ini ditandai dengan berbagai tuntutan muncul mulai dari wacana Reformasi Jilid 2 hingga aksi menuntut MBG dihentikan.
“Jadi, kami dari BEM Universitas Bung Karno melakukan konsolidasi dengan adanya indikator bahwa negara hari ini harus bangkit terhadap keterpurukan yang hari ini berjalan,” kata Abdi kepada Tempo, Ahad, 14 Juni 2026.
Abdi memperkirakan sekitar 200 orang dari UBK akan turun ke jalan. Namun angka ini bisa lebih banyak dengan bergabungnya BEM Universitas Pamulang (Unpam) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengatakan bakal bergabung aksi besok.
Selain BEM UBK, Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina juga bakal turun ke jalan hari ini. Sema Universitas Paramadina membawa seruan Reformasi Jilid 2. Lewat akun Instagram-nya, Sema Universitas Paramadina membawa lima tuntutan, antara lain stabilisasi nilai tukar rupiah dengan menghentikan pemborosan APBN dan evaluasi program populis makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Kemudian, mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok; menuntut Presiden Prabowo dan jajaran berhenti mengelak dan mengakui kegagalannya; membatalkan revisi Undang-Undang Polri; dan hentikan militerisasi di ramah sipil.
Sema Universitas Paramadina akan menggelar aksi di Istana Kepresidenan pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di lobi Gedung Nurcholis Madjid Universitas Paramadina.
Aksi juga akan digelar di luar Jakarta. Di Jawa Tengah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Semarang juga menggelar aksi hari ini. Dikutip dari Instagram-nya, HMI Semarang membawa seruan Reformasi Jilid 2. Mereka mengajak seluruh kader HMI bergabung dalam aksi demonstrasi menumbangkan Prabowo-Gibran pukul 10.00 WIB. Adapun aksi akan digelar di semua titik sentral Kota Semarang dengan titik kumpul Sekretariat HMI cabang Semarang.
Kampus-kampus di luar Pulau Jawa juga akan menggelar aksi hari ini. Salah satunya BEM Universitas Sumatera Utara. BEM USU akan membawa enam isu tuntutan dalam aksi ini, yakni energi dan kenaikan BBM; ekonomi nasional; regulasi keamanan (RUU Polri); evaluasi program MBG; anggaran pendidikan; terakhir isu lingkungan dan agraria.
Aksi digelar pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa USU. Adapun titik aksi dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Kampus lain di Sumatera yang akan menggelar aksi hari ini adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Melalui akun Instagram-nya, Dema UIN Raden Fatah menyebut aksi ini sebagai aksi Indonesia Darurat. Titik kumpul aksi adalah lapangan basket UIN Raden Fatah pukul 8.00 WIB dengan titik demonstrasi di Gedung DPRD Sumatera Selatan.
Dema UIN Raden Fatah membawa enam tuntutan dalam aksi ini, antara lain memberikan ultimatum 7×24 jam kepada Presiden Prabowo dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok hingga ke pelosok daerah; menolak kenaikan harga BBM serta mengantisipasi menghilangnya BBM bersubsidi hingga ke daerah.
Kemudian, mereka menuntut pemerintah menyelamatkan nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional; menolak program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih yang dinilai prematur dan perlu dikaji ulang secara komprehensif; mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi; terakhir menolak UU Polri serta mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam penyampaian pendapat di muka umum.
