KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh. KPAI menilai evaluasi program tersebut tidak bisa dilakukan seperti program pemerintah pada umumnya karena dampaknya dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan program pemberian makan memiliki konsekuensi yang terjadi secara cepat, baik manfaat maupun risikonya. Karena itu, menurut dia, perbaikan tata kelola MBG tidak dapat menunggu evaluasi tahunan.

“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” kata Jasra dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.

KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas terkait dugaan tingginya angka kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG. Menurut Jasra, kasus-kasus tersebut disebut telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu, bayi, hingga lansia.

Meski menilai pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana dilakukan terlambat, KPAI menyatakan langkah itu harus menjadi titik awal untuk mengembalikan MBG pada tujuan awal program. “Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” ujarnya.

KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan secara terbuka efektivitas MBG dalam menekan angka stunting. Penjelasan itu termasuk capaian program bagi anak-anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

Selain menyoroti tata kelola program, KPAI mengingatkan bahwa perbaikan gizi anak tidak cukup hanya melalui pemberian makanan. Jasra menyinggung perhatian Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kesenjangan layanan kesehatan anak di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, negara juga perlu mengendalikan lingkungan pangan yang berisiko terhadap kesehatan anak, termasuk promosi makanan dan minuman tidak sehat. “Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” kata Jasra.

KPAI turut menyoroti paparan produk adiktif seperti rokok dan alkohol, serta praktik periklanan yang dinilai mempengaruhi pola konsumsi anak dan remaja.

Dalam keterangannya, KPAI kembali mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun selama sekitar satu setengah tahun pengawasan pelaksanaan MBG. Rekomendasi itu mencakup prioritas penyaluran program ke wilayah rawan pangan dan daerah dengan masalah gizi tinggi, evaluasi menyeluruh tata kelola MBG, pelibatan anak dalam perencanaan dan evaluasi program, hingga penguatan standar keamanan pangan.

Selain itu, KPAI mendorong edukasi gizi dan pola hidup sehat yang komprehensif, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program, serta jaminan bahwa tidak ada intimidasi maupun kelalaian yang dapat membahayakan keselamatan anak selama pelaksanaan MBG.

Jasra mengatakan MBG seharusnya menjadi bagian dari pendekatan promotif dan preventif untuk kesehatan keluarga, terutama keluarga berisiko stunting. Program tersebut juga perlu disertai penguatan literasi gizi guna menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak.

KPAI mencatat persoalan stunting masih menjadi salah satu aduan tertinggi dalam klaster kesehatan anak yang mereka tangani. Selain stunting, aduan juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar kesehatan, konsumsi makanan tidak sehat, gizi buruk, pemenuhan hak anak disabilitas, jaminan kesehatan dasar, dugaan malapraktik layanan kesehatan, hingga kecanduan daring.

Di akhir pernyataannya, Jasra menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang. Ia berharap pergantian kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam pelaksanaan MBG.

“Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” kata Jasra.