Jakarta – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua dalam mengakses pendidikan kedinasan hingga peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut disampaikan saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong.

Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara secara harmonis. Menurutnya, penampilan itu mencerminkan potensi, semangat, serta kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Ia juga menawarkan peluang bagi sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Bagi mahasiswa yang berminat, pendidikan akan dimulai kembali dari semester awal dengan peluang menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi dipersilakan melanjutkan kuliahnya masing-masing. Supratman menegaskan, Kementerian Hukum tetap akan mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.

“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.

Lebih lanjut, dalam kegiatan yang dilaksanakan Senin (18/5) kemarin ini, ia turut mendorong pelajar tingkat SMP dan SMA di Papua untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

Melalui langkah itu, Kementerian Hukum pun berharap semakin banyak generasi muda Papua yang memiliki kesempatan berkembang, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. (prf/ega)