Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas dampak tekanan ekonomi dunia terhadap keuangan Pemprov DKI bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Salah satu yang dibahas ialah opsi penerbitan obligasi daerah.

Khoirudin awalnya menjelaskan isi pembahasan rapat itu. Dia menyebut rapat itu juga diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Hari ini Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD, juga TAPD, untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di dewan,” kata Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Khoirudin mengatakan tekanan ekonomi dunia berdampak pada kondisi keuangan Jakarta. Dia mengatakan pengurangan dana bagi hasil (DBH) juga berdampak.

“Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut,” ujarnya.

Dia mengatakan Pramono memberi jaminan anggaran untuk layanan publik dasar tidak dikurangi. Dia menyebut anggaran pendidikan seperti KJP, KJMU hingga anggaran Dinas Kesehatan tidak berkurang.

“Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan tidak boleh berkurang, KJP, KJMU, kemudian KJP Plus, dan lain-lain. Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat,” tuturnya.

Dia menyebut prioritas pembangunan Jakarta juga tidak bergeser. Penanganan banjir dan kemacetan menjadi fokus utama.

“Prioritas pembangunan masih tidak bergeser; ke banjir, pada kemacetan,” katanya.

Khoirudin kemudian menyebut Pramono juga mempertimbangkan skema creative financing. Salah satu opsinya ialah penerbitan obligasi atau sukuk oleh Pemda DKI Jakarta.

“Tadi Pak Gubernur menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta,” ujarnya.

Dia mengatakan penerbitan obligasi daerah masih pilihan. Pembahasan RKPD saat ini masih fokus pada kerangka kebijakan dan pagu indikatif anggaran.

“Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana,” imbuhnya.

Khoirudin mengisyaratkan pemerintah akan memprioritaskan program kebutuhan masyarakat. Sementara, program yang tak langsung berhubungan dengan warga akan diurus belakangan.

“Secara umum, yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta, itu dibelakangkan,” ujarnya.