INFO NASIONAL – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Bogor harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pihak hingga tingkat desa, serta didukung peran aktif masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Bantuan Keuangan Akselerasi Pengelolaan Sampah, pada Rabu, 29 April 2026.

Rapat ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan menyeluruh, sekaligus mempercepat pembangunan berbasis desa melalui dukungan bantuan keuangan.

Rudy menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT/RW menjadi kunci utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif. Penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan edukasi masyarakat, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung di tingkat desa dan lingkungan.

“Penanganan sampah di Kabupaten Bogor harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan seluruh pihak hingga tingkat desa dan peran aktif masyarakat. Ini didukung oleh penguatan anggaran melalui bantuan keuangan sebagai langkah strategis untuk mendorong sistem yang lebih terstruktur dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Dalam mendukung hal tersebut, Rudy mengarahkan pemanfaatan bantuan keuangan desa secara proporsional, termasuk untuk program penanganan sampah, penguatan Kampung Ramah Lingkungan (KRL), serta penyediaan fasilitas pendukung di tingkat desa dan RW. Program KRL juga didorong berbasis kewilayahan strategis dan diperkuat melalui kompetisi antar RT/RW guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang penataan dan legalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal dengan kriteria tertentu, agar pengelolaan sampah dapat lebih tertib dan terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Pemkab Bogor menargetkan terciptanya sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan bantuan keuangan akselerasi diharapkan mulai tersalurkan pada Juni 2026 sebagai penguat implementasi di lapangan. (*)