SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mempercayakan urusan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Herman, Prabowo yang pada akhirnya memutuskan apakah ada pergantian jajaran menteri di kabinetnya.

“Karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden. Jadi Pak Presiden melakukan reshuffle atau tidak, itu adalah urusannya beliau,” tutur Herman di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.

Herman meyakini langkah itu memudahkan Prabowo agar bisa fokus pada tugas kepala negara. Sehingga, ke depan dia berharap hasil kepemimpinan Prabowo bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini. Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini,” tutur Herman.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya tidak membenarkan maupun membantah ketika ditanya apakah ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Dia hanya meminta publik menantikan kabar resmi pengocokan ulang jajaran pembantu Presiden tersebut.

Teddy pun kembali ditanya apakah perombakan kabinet bakal dilakukan pada April 2026, namun dia enggan menjawab dengan lugas. Ia hanya menyebut bahwa Presiden Prabowo yang bakal menjelaskan. “Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujarnya.

Isu reshuffle berhembus beberapa kali sejak awal tahun ini. Pada penghujung Januari 2026, rumor itu menggelinding setelah keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, didapuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan Thomas secara otomatis membuat kursi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki kosong.

Kabar itu terbukti benar ketika Presiden Prabowo melantik mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, untuk mengisi jabatan tersebut. Thomas dan Juda bertukar posisi.

Kemudian, kabar pencocokan ulang kabinet juga beredar manakala keponakan Prabowo yang lain, yakni Budisatrio Djiwandono, disebut bakal bergabung ke kabinet oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto. Pernyataan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari lalu.

Adapun menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau pada Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada rencana perombakan kabinet. Menurut Prasetyo, isu reshuffle itu sudah dia bantah berulang kali. “Enggak ada reshuffle,” kata politikus Partai Gerindra itu di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Februari 2026.

Prasetyo menyebutkan saat itu pemerintah berfokus memastikan agar kegiatan sepanjang Ramadan hingga Lebaran berjalan lancar. Ketika itu, dia juga mengatakan pemerintah sedang berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di bulan Ramadan dan Lebaran, khususnya masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sultan Abdurrahman dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.