KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bogor mencapai Rp 1 triliun per bulan. Angka tersebut merupakan kalkulasi dari proyeksi jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mencapai seribu unit, dengan kebutuhan per unit dapur MBG mencapai Rp 1 miliar per bulan.

“Artinya, jika satu unit membutuhkan Rp 1 miliar per bulannya, maka uang yang akan masuk dan muter di program MBG di sini, mencapai Rp 1 triliun. Itu satu bulan ya, bukan satu tahun,” kata Dadan saat memberikan sambutan dalam peresmian SPPG 03 Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2026.

Dadan mengatakan angka tersebut sudah ada bagian atau pos penggunaannya masing-masing, di antaranya 70 persen untuk belanja bahan baku, 20 persen biaya operasional SPPG, seperti untuk gaji staf dan karyawan. Sedangkan 10 persen total dari anggaran yang dikucurkan BGN ke pengelola SPPG ialah untuk membayar atau menyicil dana investasi yang dikeluarkan atau digunakan untuk membangun sarana dan infrastruktur SPPG. 

Total hari ini ada sekitar 27 ribu SPPG yang 100 persen sudah operasi. “Tahun 2025 kami mengajukan perencanaan untuk membangun sekitar 1.540 (SPPG), namun yang terealisasi sekitar 314. Nah saat ini yang sudah terbangun 100 persen menggunakan dana masyarakat, ini investment yang luar biasa dari masyarakat menyambut program pemerintah ini. Nah pengembaliannya tadi kan disebut ada 10 persen dari pagu,” kata Dadan. 

Dadan menjelaskan total anggaran yang terpakai untuk 27.000 SPPG yang terbangun menggunakan dana atau investasi dari masyarakat mencapai Rp 540 Triliun. Dadan menyebut anggaran tersebut merupakan kerja sama yang terbangun antarpemerintah dan rakyatnya dalam realisasi program MBG.

“Tapi ada pengembalian yang pasti. Namun, untuk insentif yang Rp 6 juta itu jangan disebut sebagai keuntungan ya. Karena itu murni insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah untuk masyarakat yang berkontribusi dalam program ini,” kata Dadan. 

Dadan menyatakan BGN akan membentuk kantor pelayanan pemenuhan gizi (KPPG) yang isinya adalah aparat sipil negara atau ASN dengan minimal eselon III. Tugas KPPG yang utama ialah mengelola, merencanakan, mengawasi, dan melaporkan pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan teknis distribusi MBG. 

“Sekalian kami umumkan, mangga kepada ASN yang mumpuni dan ahli di bidang ini untuk masuk dan ikut seleksi KPPG. Ini untuk eselon III, ya, karena akan mengawasi, merencanakan, dan melaporkan kegiatan pemenuhan gizi masyarakat di daerah,” kata Dadan.