POLITIKUS Partai Demokrat Andi Arief menilai ucapan Saiful Mujani tentang konsolidasi publik untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditindaklanjuti. Aktivis 1998 itu berpendapat, masyarakat tidak memiliki alasan untuk menggulingkan pemerintah Prabowo yang baru berjalan satu tahun enam bulan ini.

“Menurut keyakinan teori politik yang saya pahami dan pengalaman politik saya, itu tidak mungkin rakyat akan marah dan membenci Pak Prabowo lalu melakukan pemberontakan,” kata Andi lewat video yang ia kirim ke Tempo pada Jumat, 10 April 2026.

Andi pun mengaku ingin mengajak Saiful Mujani berdiskusi agar bisa mengetahui apa referensi yang digunakan saat melontarkan pemikirannya di acara bertajuk “Halalbihalal Pengamat Sebelum Ditertibkan” di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 31 Maret 2026. Dalam acara itu para pengamat dan akademikus menyampaikan kegelisahan terhadap arah pemerintahan Prabowo.

Mujani yang merupakan guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, juga berpartisipasi menjadi pembicara. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting ini mempertanyakan kemungkinan konsolidasi publik untuk menekan perubahan politik, termasuk mendorong Prabowo mundur dari jabatannya. “Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo,” kata Mujani saat itu.

Andi Arief melihat ucapan Mujani sebagai ekspresi keinginan menurunkan Prabowo di luar mekanisme pemakzulan yang telah diatur oleh konstitusi. Namun dengan jalur pemberontakan rakyat. Menurut dia, menjatuhkan pemerintahan di luar mekanisme pemakzulan pernah terjadi saat Presiden ke-2 Soeharto diturunkan oleh masyarakat pada reformasi 1998.

Arief berpendapat di bawah pemerintahan Prabowo, hal itu sulit untuk dilakukan. Sebab alasan pemakzulan presiden setelah pemilihan umum langsung memiliki syarat yang ketat, seperti adanya dugaan praktik korupsi. Dia juga menilai Prabowo menghadapi berbagai tantangan dalam memimpin Indonesia, seperti terdampak perang Iran melawan Israel-Amerika hingga keterbatasan fiskal untuk menjalankan program prioritas.

Andi meyakini pemerintahan Prabowo kini sedang berupaya maksimal mengatasi kendala di tengah keterbatasan. Dia mengajak semua pihak untuk kembali pada sistem demokrasi. “Hargailah pilihan rakyat gitu, jadi kalau Anda ingin memberontak ya apa yang akan diberontak?” tutur Andi.