Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal. Prabowo menegaskan tak ada kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat kementerian/lembaga di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan. Ia kemudian melakukan verifikasi data tersebut ke Kementerian Kehutanan dan menemukan bahwa tambang tersebut juga belum mengantongi izin penebangan kayu.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang tersebut, termasuk yang melibatkan pihak-pihak dekat atau kelompok tertentu.

“Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi tidak boleh menghambat upaya penertiban sektor pertambangan.

“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok nomor belakang, ya,” ujarnya.

Prabowo kemudian menanyakan kepada Bahlil terkait tenggat waktu hasil evaluasi izin tersebut. Prabowo memerintahkan Bahlil membenahi izin tersebut dalam waktu seminggu.

“Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu kita cabut semua IUP, ya, prinsip, prinsip, yang nggak beres itu kita cabut,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin tambang bermasalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan rakyat.

“Harus di tangan negara. Dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita,” tambahnya.