Jakarta –

Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan perempuan adalah pengelola ekonomi keluarga, dan penjaga stabilitas sosial. Dia menilai perempuan sangat penting perannya dalam pengambilan keputusan agar kebijakan menjadi efektif.

Hal itu diutarakan Febrian dalam acara dengan tema ‘Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif’ di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2026). Dia mengatakan apabila perempuan sebagai penerima manfaat, maka pemerintah sedang membatasi potensi bangsa.

“Jika kita masih melihat perempuan sebagai penerima manfaat, maka kita sedang membatasi potensi bangsa kita sendiri. Karena faktanya, perempuan adalah pengelola ekonomi keluarga, penjaga stabilitas sosial, penghubung komunitas, dan aktor utama dalam respons krisis,” ujar Febrian dalam paparannya.

Febrian menjelaskan, peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Jika suara itu hilang, maka efektivitas kebijakan juga turut hilang.

“Akhirnya, ketika perempuan tidak berada di meja pengambilan keputusan, yang hilang bukan hanya suara, yang hilang adalah efektivitas kebijakan,” ucapnya.

Febrian menilai tantangan ke depan yakni krisis, perubahan iklim bencana, ketidakpastian global tidak akan menunggu masyarakat untuk siap. Sebab itu, pemerintah menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi pembangunan.

“Namun saya ingin menekankan satu hal penting. Transformasi tidak terjadi di atas kertas. Transformasi terjadi ketika kita berani mengubah cara berpikir. Berani keluar dari pendekatan top-down yang sempit, berani mengakui bahwa solusi tidak selalu datang dari pusat, dan berani menempatkan perempuan sebagai co-creator pembangunan dan bukan hanya sekadar objek,” ucapnya.

“Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak pernah jatuh. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal ketika dia bangkit. Dan jika kita ingin membangun resiliensi yang nyata, maka kita harus memastikan bahwa perempuan tidak lagi berada di pinggiran. Mereka harus berada di pusat, bukan karena kita memberi ruang, tapi karena memang itulah posisi mereka yang sebenarnya,” tambahnya.

Sebab itu, lanjut Febrian, ia mengajak untuk mengubah cara dalam melihat pembangunan. Bukan hanya program apa yang diberikan kepada perempuan, namun bagaimana membangun bersama perempuan sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, dan sebagai penggerak perubahan.

“Jika kita berani melakukan itu, maka kita tidak hanya memperkuat perempuan, kita memperkuat bangsa. Dan pada akhirnya, resiliensi tidak lagi menjadi jargon, tapi dia akan menjadi fondasi nyata bagi Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

(dvp/zap)