Waka MPR Dorong Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Plastik-Pupuk

Jakarta

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan potensi adanya tantangan baru dari Indonesia akibat krisis energi dari penutupan Selat Hormuz. Dia menjelaskan berkurangnya pasokan produk migas akibat penutupan Selat Hormuz akan berakibat pada kenaikan produk berbasis hidrokarbon.

“Sejumlah kebutuhan esensial yang bahan bakunya bersumber dari minyak dan gas telah atau akan mengalami kenaikan harga,” kata Eddy dalam keterangan, Senin (6/4/2026).

“Saat ini, selain minyak mentah dan gas, produk jadi dari turunan migas seperti plastik, pupuk, obat-obatan dan pakaian jadi merupakan diantara barang-barang yang biaya produksinya melonjak sehingga otomatis harga jualnya juga akan meningkat,” sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga mengapresiasi pemerintah yang menanggung kenaikan harga BBM agar tidak menggerus daya beli masyarakat. Namun, Eddy meminta pemerintah mengantisipasi gejolak harga yang bergerak naik akibat krisis energi global saat ini.

“Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga produk plastik seperti kemasan mie instan, air minum kemasan, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Harga pangan otomatis juga akan mengalami karena kenaikan harga pupuk yang menggunakan bahan baku gas telah naik juga,” ungkapnya.

Dia meyakini pemerintah akan menyediakan bantalan atau menyerap dampak dari kenaikan berbagai kebutuhan utama masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah melalui subsidi atau bantalan sosial lainnya.

“Namun demikian sebagai anggota masyarakat kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan aksi penghematan energi serta daur ulang, khususnya plastik,” ungkapnya.

“Oleh karenanya, kami mendukung jika pemerintah mengkampanyekan ‘program efisiensi nasional’ antara lain agar makanan tidak terbuang secara mubazir, mengurangi penggunaan kemasan plastik serta pemberian insentif bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, khususnya kendaraan umum listrik seperti bis listrik atau MRT,” pungkas Eddy.

(anl/ega)

  • Related Posts

    RUU Komisi Yudisial, Ketua KY Usul Putusan Sanksi ke Hakim Final and Binding

    Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas soal perubahan revisi UU Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Abdul Chair Ramadhan mengusulkan putusan sanksi KY terhadap hakim nantinya bersifat final…

    4 Anggota KKB Pembunuh 2 Nakes di Papua Barat Serahkan Diri ke Polisi

    Tambrauw – Sebanyak 10 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dua tenaga kesehatan (nakes) berinisial YL dan YEB di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Empat tersangka…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *