WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Jakarta Timur, yang menyebabkan 72 siswa mengalami keracunan pada Kamis, 2 April 2026. Menurut Charles, sanksi BGN berupa penghentian operasional dapur secara sementara tidak cukup untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

“Mengingat peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program, kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian,” kata Charles Honoris dalam keterangan tertulis pada Senin, 6 April 2026.

Menurut dia, penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh pengelola SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten. Apalagi, kata Charles, temuan BGN menyebutkan bahwa kondisi dapur Pondok Kelapa 2 yakni tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya belum memenuhi standar.

Sehingga politikus PDI Perjuangan ini menilai kelalaian itu harus dibayar dengan sanksi terberat agar menjadi peringatan bagi SPPG lain supaya tidak bermain-main dengan keselamatan masyarakat.

“Insiden keracunan di Pondok Kelapa ini merupakan bukti nyata kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu (quality control) secara ketat dan konsisten,” tutur dia.

Lebih lanjut, Charles mendorong supaya BGN dapat menjadikan sanksi penutupan SPPG secara permanen sebagai standar penegakan hukum dan pengawasan nasional, bukan hanya bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja. Hal itu demi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi SPPG yang lalai dalam menjaga higienitas dan keamanan menu MBG.

Dia juga meminta BGN untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik MBG.

“Insiden ini tidak boleh dianggap sebagai kasus terisolasi, melainkan alarm serius untuk mengevaluasi sistem seleksi dan pengawasan mitra pelaksana,” tegas Charles.

Berikutnya, Charles menyampaikan Komisi IX DPR akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan program MBG dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. 

Ia memandang, skema pengawasan preventif harus diperketat agar MBG benar-benar bisa memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan. “Negara tidak bisa hanya menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan,” kata Charles.