ISU krisis energi akibat perang di Timur Tengah ditanggapi beragam oleh pemerintah pusat maupun daerah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyarankan tempat kerja di mana saja (WFA) dilakukan setiap Kamis. Sedangkan pemerintah pusat mengusulkan pelaksanaannya pada Jumat. Pemerintah Kota Bandung, menurut Farhan, masih mempertimbangkan situasi di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan pendidikan jarak jauh atau PJJ di lingkungan sekolah.

“Kita lagi lihat situasinya dulu, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah juga perlu melakukan PJJ,” katanya lewat keterangan tertulis, Rabu 25 Maret 2026.

Rencananya pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja di luar kantor bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) seiring kondisi global.

Pemerintah Kota Bandung, menurut Farhan, sejauh ini belum menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau belajar di luar sekolah. Alasannya, karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan  dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. ”Karena tidak boleh sembarangan,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, pemerintah pusat melalui Pertamina telah memberikan jaminan bahwa distribusi BBM tetap berjalan normal. Selain itu, Farhan mengklaim belum terdapat indikasi adanya kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. “Pertamina menjamin bahwa kita masih akan ada pasokan BBM dan tidak ada tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan rencana kerja dari rumah (WFH) pada Jumat berpotensi meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bandung. “Kalau misalnya hari Jumat WFH, orang bisa datang lebih awal ke Bandung ini tentu berdampak positif,” kata dia.

Menurut dia, Kota Bandung sebagai destinasi wisata memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pariwisata.

Meski begitu, Iskandar mengatakan penerapan WFH harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. “Pada prinsipnya pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Itu yang menjadi prioritas,” katanya. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pilihan hari WFH yang akan ditetapkan pemerintah pusat.